Fadli Zon: Prinsip Noblesse Oblige Jadi Pedoman Program Pemerintahan Prabowo

Di ruang diskusi Kementerian Kebudayaan, Rabu lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berbicara panjang lebar. Topiknya? Program-program yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari soal swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis, sampai urusan koperasi desa, ia jabarkan satu per satu.

Menariknya, Fadli memulai pembicaraan dengan menyebut sebuah prinsip yang dipegang Prabowo. Menurutnya, presiden selalu berpedoman pada konsep ‘noblesse oblige’.

“Di keluarga itu yang saya baca ada dua kata yang penting, noblesse oblige. Noblesse oblige itu artinya satu misi untuk misi mulia ya, atau kalau kita mendapatkan jabatan, mendapatkan posisi, itu misinya adalah misi sosial untuk kebaikan. Jadi bukan mencari harta, mencari apa yang lain, tapi bagaimana meninggalkan satu legacy yang berpihak. Cara berpikir Pak Prabowo itu adalah cara berpikir keberpihakan kepada rakyat. Mulai dari urusan swasembada pangan, swasembada energi maupun hilirisasi dan juga Makan Bergizi Gratis misalnya,”

Begitu penjelasan Fadli Zon di Senayan, Jakarta, pada 8 April 2026 itu.

Swasembada Pangan: Bukan Sekadar Urusan Perut

Dari sekian program, swasembada pangan mendapat porsi pembahasan yang cukup mendalam. Fadli mengungkapkan, bagi Prabowo, persoalan pangan jauh lebih strategis dari yang kita bayangkan.

“Prabowo itu selalu mengatakan bahwa pangan adalah senjata, food as weapon gitu ya,” ujarnya.

“Karena negara yang merdeka secara pangan itulah negara yang merdeka sesungguhnya. Dan secara pangan itu kekuatan kita sebenarnya luar biasa,”

Namun begitu, kondisi riil di lapangan dinilainya masih timpang. Fadli menyoroti kebiasaan impor beras yang menurutnya punya dampak buruk. Kebijakan itu, selain membebani, juga membuka ruang untuk praktik-praktik tidak sehat.

“Nah selama ini kita melakukan impor beras dan di dalam importasi beras itu selalu ada perburuan rente yang memang kemudian menghancurkan kita sistemik sebagai negara yang swasembada pangan,” tegasnya.

Poinnya jelas: ketergantungan impor bukan cuma soal angka di neraca perdagangan. Lebih dari itu, ia merusak fondasi kemandirian bangsa secara perlahan.