Kemendagri Gelar Bimtek Sinkronisasi Strategi Komunikasi Pusat dan Daerah

Di gedung BPSDM Kemendagri Kalibata, Jakarta Selatan, suasana tampak serius namun penuh semangat. Tanggal 7 hingga 10 April 2026 menjadi momen penting diadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi. Intinya sederhana: menyelaraskan suara antara pemerintah pusat dan daerah.

Arus informasi sekarang ini deras sekali, kadang bikin pusing. Kalau narasi dari pusat dan daerah beda-beda, ya akhirnya masyarakat yang bingung. Itulah mengapa sinkronisasi komunikasi jadi hal krusial. Konsistensi penyampaian kebijakan harus dijaga.

Dalam sambutan yang dibacakan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, Sekjen Tomsi Tohir menekankan hal itu. Benni sendiri lalu melanjutkan dengan penjelasan yang lebih gamblang.

"Pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan,"

Begitu penegasan Benni, Rabu (8/4) lalu. Menurutnya, di era kecepatan informasi seperti sekarang, komunikasi yang jitu adalah kunci. Bukan cuma soal cepat merespons, tapi juga tentang ketepatan pesan. Pesan itu harus terstruktur, dan yang paling penting, sesuai dengan kondisi sosial di lapangan.

Di sisi lain, ini semua bukan pekerjaan mudah. Penguatan komunikasi sebenarnya adalah bagian dari fungsi pembinaan Kemendagri terhadap pemda. Di sinilah peran humas daerah menjadi sangat strategis. Mereka harus jadi jembatan, menerjemahkan bahasa-bahasa teknis yang rumit menjadi cerita yang mudah dicerna publik.

Nah, melalui Bimtek inilah Kemendagri berupaya meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Tujuannya agar mereka bisa menyusun strategi komunikasi yang tidak asal jadi. Harus terencana, pakai data, dan kontekstual. Pada akhirnya, yang diharapkan adalah terciptanya ekosistem komunikasi pemerintahan yang benar-benar terintegrasi.

Benni menutup dengan satu pernyataan yang cukup dalam.

"Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan manfaat dari kebijakan yang kita jalankan,"

Poin terakhir itu mungkin yang paling perlu direnungkan. Bukan soal kuantitas, tapi kualitas pemahaman dan kepercayaan. Itulah ukuran sesungguhnya.