Petugas PPSU di Jakarta Timur Diberi Sanksi Gara-gara Pakai Foto AI untuk Tanggapi Aduan Warga

Seorang petugas PPSU di Kalisari, Pasar Rebo, dapat sanksi. Penyebabnya? Ia ketahuan menggunakan foto hasil rekayasa kecerdasan buatan untuk membalas laporan warga di aplikasi JAKI. Sanksi Surat Peringatan Pertama itu diharapkan bisa mencegah terulangnya kejadian serupa.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, mengonfirmasi hal ini. Menurutnya, sanksi itu harus membuat jera.

"Harapannya sanksi yang membuat jera dan membuat yang lain takut untuk melakukan perbuatan serupa," ujar Chico, Selasa lalu.

Ia tak menampik bahwa insiden ini cukup memalukan. Bagaimana tidak, tindakan satu orang itu dianggap mencoreng kinerja rekan-rekan lain yang selama ini bekerja keras di lapangan. Chico menegaskan, ini adalah kasus pertama yang melibatkan foto AI sebagai bukti tindak lanjut aduan.

"Pemprov DKI Jakarta menyesalkan kejadian ini. Biro Pemerintahan selaku validator akhir telah mengakui adanya kekeliruan. Sejauh ini, kasus penggunaan foto hasil rekayasa AI dalam bukti tindak lanjut pengaduan belum pernah ditemukan sebelumnya," jelasnya.

Padahal, kepercayaan warga terhadap kanal pengaduan ini terbilang tinggi. Chico mengungkapkan, rata-rata ada lebih dari 20 ribu laporan yang masuk setiap bulannya melalui JAKI. Angkanya tidak main-main.

"Sepanjang Januari-Maret 2026 saja, tercatat lebih dari 62.571 pengaduan masyarakat yang masuk," tambah Chico.

Menggenjot Sistem Verifikasi

Lantas, bagaimana agar kecurangan serupa tidak terulang? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini menyiapkan langkah baru. Proses verifikasi bakal diperketat dengan melibatkan Diskominfotik untuk mendeteksi potensi penggunaan AI dalam bukti foto.

Dengan begitu, diharapkan setiap tindak lanjut laporan bisa lebih akurat dan tentu saja, bisa dipertanggungjawabkan. Sistem validasi akhir pun akan terus diperkuat.

Di sisi lain, Chico justru berterima kasih pada warga yang aktif melapor. Ia malah mendorong masyarakat untuk tidak kapok.

"Kami sangat mengapresiasi partisipasi aktif warga. Laporan masyarakat justru membantu kami menjaga kualitas layanan publik. Kami juga mengimbau untuk terus melaporkan permasalahan dan memberikan masukan jika menemukan tindak lanjut yang kurang tepat," paparnya.

Secara lebih luas, komitmen pemerintah daerah juga ditegaskan kembali. Di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, kata Chico, transparansi dan akuntabilitas layanan publik menjadi prioritas utama. Tujuannya jelas: menjaga kepercayaan yang sudah dibangun bersama warga Jakarta.