Ibas Desak Ekonomi Biru Jadi Solusi Nyata untuk Kesejahteraan Nelayan

Memperingati Hari Nelayan Nasional, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, angkat bicara. Ia menegaskan, penguatan ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional bukan sekadar wacana, melainkan agenda strategis yang mendesak untuk diwujudkan. Di tengah kondisi global yang serba tak pasti, laut Indonesia justru menyimpan masa depan.

Dalam keterangan tertulisnya Senin lalu (6/4/2026), politisi Partai Demokrat ini menyapa para nelayan. "Selamat Hari Nelayan Nasional bagi kita semua," tulisnya.

Ia menyebut nelayan sebagai garda terdepan penjaga ketahanan pangan bangsa. "Laut adalah masa depan kita, dan nelayan adalah penjaganya," tegas Ibas.

Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah Diskusi Kebangsaan MPR RI bertema 'Kedaulatan Maritim dan Kesejahteraan Nelayan di Era Ekonomi Biru'. Menurut Ibas, forum semacam ini harus melahirkan lebih dari sekadar gagasan. Ia ingin semua ide yang mengemuka bisa diterjemahkan menjadi solusi nyata di lapangan, khususnya untuk mensejahterakan para pelaut tradisional.

"Kita ingin memastikan bahwa gagasan dalam forum ini tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi berkembang menjadi solusi konkret," ujarnya.

"Sektor kelautan dan perikanan harus tumbuh sebagai ekosistem yang utuh dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya nelayan."

Ia tak menampik tantangan yang menghadang. Krisis pangan global, gejolak energi, dan rantai pasok yang kerap tersendat mengharuskan Indonesia berpijak pada kemandirian. "Di tengah dinamika global, konflik, krisis energi, dan disrupsi rantai pasok, kita harus menegaskan kembali pentingnya ketahanan pangan nasional, termasuk dari sektor kelautan," lanjutnya.

Bagi Ibas, konsep ekonomi biru harus benar-benar hidup. Ia menegaskan, konsep itu tak boleh mengambang sebagai teori belaka. "Ekonomi biru tidak boleh berhenti sebagai konsep. Blue food harus menjadi kekuatan nyata dalam sistem pangan nasional yang kita bangun bersama," tegas alumnus S2 Nanyang Technological University itu.

Lebih jauh, pria yang juga menyandang gelar doktor dari IPB University ini mengingatkan satu hal krusial: nelayan harus jadi subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. "Kita tidak boleh meninggalkan masyarakat lokal, para nelayan kita. Mereka harus menjadi aktor utama dalam ekosistem kelautan yang berkelanjutan," ungkapnya.

Potensinya, tak perlu diragukan lagi. Dari tuna, kakap, kerapu, hingga udang dan lobster. Belum lagi kekayaan terumbu karang, mangrove, dan rumput laut. Ada pula mutiara dan beragam produk turunan yang punya nilai jual tinggi di pasar internasional.

"Potensi kita luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana menjaga sekaligus mengelola kekayaan ini secara bijak agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ibas juga menyoroti soal kebijakan. Menurutnya, membangun sektor kelautan butuh kesinambungan antar pemerintahan. Ia menghargai fondasi yang diletakkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang memperkuat kelembagaan nelayan. Di sisi lain, ia melihat arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong ketahanan pangan berbasis laut juga sejalan.

"Pembangunan sektor kelautan adalah proses lintas zaman. Fondasi yang kuat harus terus kita lanjutkan," ujarnya.

Namun begitu, masalahnya tak cuma di produksi. Aspek lain seperti distribusi yang kerap berbelit, akses nelayan ke modal, adopsi teknologi, dan ancaman perubahan iklim juga jadi pekerjaan rumah yang besar. "Distribusi harus lebih efisien, teknologi harus ditingkatkan, dan keberpihakan anggaran harus benar-benar dirasakan oleh nelayan," tegasnya.

Ia mendorong transformasi lewat hilirisasi. "Kita tidak boleh hanya menjual hasil laut dalam bentuk mentah. Kita harus masuk ke industri pengolahan agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global," jelas Ibas.

Di akhir sambutannya, ia mengajak semua pihak membangun budaya maritim yang kokoh. Salah satunya dengan mendorong masyarakat lebih banyak mengonsumsi pangan laut. "Ketika konsumsi pangan laut meningkat, kita tidak hanya memperkuat ekonomi nelayan, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi bangsa," pungkasnya.

Diskusi itu sendiri diwarnai sejumlah pandangan menarik dari para pakar. Prof. Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, M.Si misalnya, menekankan soal efisiensi energi dan teknologi ramah lingkungan. Ia juga menyoroti perlunya penguatan koperasi serta diversifikasi usaha, misalnya dengan memancing wisatawan melalui fishing tourism.

Dr. Ir. Firdaus Basbeth punya sorotan lain. Baginya, penguatan rantai nilai amat krusial agar nelayan dapat manfaat ekonomi lebih besar. Di sini, peran koperasi bisa jadi solusi utama.

Sementara Dr. Roza Yusfiandayani menggarisbawahi tantangan klasik yang dihadapi nelayan: musim paceklik, cuaca ekstrem, dan pendapatan yang seringkali tak menentu. Dukungan teknologi dan informasi yang tepat, katanya, bisa sedikit meringankan beban mereka.

Dari kubu legislatif, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hasan Saleh, menyatakan masukan dari forum ini akan mendapat perhatian serius.

Rekannya di komisi yang sama, Ellen Esther, menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih. Program itu, katanya, harus diperkuat sebagai upaya terpadu meningkatkan kesejahteraan.

Anggota lainnya, M. Zulfikar Suhadi, mengingatkan pentingnya keseimbangan. "Harus ada titik temu antara menarik investasi dan melindungi nelayan kecil," ujarnya. Tujuannya jelas, agar pembangunan sektor kelautan tetap inklusif dan tak meninggalkan siapapun.

Acara itu dihadiri cukup banyak pihak. Selain sejumlah anggota DPR dari Fraksi Demokrat, hadir pula para akademisi dari IPB University, PPM School of Management, dan Universitas Padjadjaran. Perwakilan organisasi kemaritiman dan komunitas nelayan juga turut memeriahkan diskusi.

Harapannya, dari pertemuan ini lahir rekomendasi kebijakan yang tajam. Bukan hanya untuk mengukuhkan kedaulatan maritim, tapi lebih dari itu: meningkatkan taraf hidup nelayan sebagai pilar utama ekonomi biru Indonesia.