Aturan teknis untuk kebijakan work from home atau WFH setiap Jumat mulai disiapkan oleh Pemprov DKI. Ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah pusat yang baru saja ditetapkan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, tidak serta-merta.
Menariknya, Pramono mengaku lega karena hari yang dipilih adalah Jumat, bukan Rabu. Alasannya sederhana: Jakarta punya agenda rutin terkait transportasi umum di hari Rabu.
"Tentunya kami bersyukur tidak hari Rabu. Karena kalau hari Rabu bagi Jakarta juga akan mengalami kerepotan karena hari transportasi umum,"
ujar Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).
Nah, soal teknisnya, Pemprov kini sedang menggodok detailnya. Rapat paripurna digelar hari ini untuk memfinalisasi daftar dinas dan unit kerja mana saja yang nantinya akan menerapkan WFH di hari Jumat. Intinya, pembagian antara ASN yang boleh bekerja dari rumah dan yang harus tetap ke kantor sedang dirumuskan.
"Kami akan mendetilkan siapa-siapa yang boleh pada hari Jumat itu work from home (WFH). Karena pelayanan publik kan tidak boleh terganggu,"
tegas Pramono.
Di sisi lain, Gubernur menegaskan bahwa sektor layanan publik tidak mungkin ikut menerapkan WFH. Bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial memerlukan kehadiran fisik langsung di lapangan. Logikanya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh sampai terhambat.
"Misalnya urusan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan yang memang harus ada di lapangan. Maka kami atur mereka tetap bekerja seperti biasa,"
jelasnya lebih lanjut.
Secara rinci, ia menyebut bahwa 44 puskesmas, 292 puskesmas pembantu, plus 31 rumah sakit di Ibu Kota akan beroperasi normal di hari Jumat. Mereka tidak boleh WFH.
"Nggak mungkin diwakilkan. Tetapi untuk dinasnya sendiri bisa, karena itu urusan administrasi,"
tambah Pramono.
Jadi, skemanya mulai jelas. Layanan langsung ke warga tetap berjalan penuh, sementara tugas-tugas administratif di balik layar itulah yang punya peluang untuk dikerjakan dari rumah.
Artikel Terkait
Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia-Prancis Resmi Diluncurkan, Targetkan Perdagangan Tiga Kali Lipat pada 2035
Tokoh Adat Merauke Laporkan Ketua LBH Papua ke Polda Metro Jaya Terkait Pemutaran Film Tanpa Izin
Api Dharma Mrapen Tiba di Candi Mendut, Tandai Awal Rangkaian Prosesi Waisak 2026
Satgas Desak Kementerian Percepat Administrasi dan Revisi Anggaran demi Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera