KPK Dalami Proses Pengangkatan Jabatan Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikat K3

Jakarta - Penyidik KPK terus mengupas tuntas kasus dugaan pemerasan terkait sertifikat K3. Kali ini, mereka fokus pada bagaimana para tersangka diangkat dalam jabatannya. Proses pengangkatan itu didalami lewat pemeriksaan terhadap tiga orang saksi, Rabu lalu.

Cris Kuntadi, Sekjen Kemnaker, diperiksa. Begitu pula Daafi Armanda dari Direktorat PNK3 dan Dayoena Ivon Muriono dari Biro Umum Sekjen. Pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan maksud pemanggilan itu.

"Penyidik meminta keterangan terkait pengangkatan dalam jabatan para tersangka dalam perkara ini," ujarnya lewat keterangan tertulis.

Kasus ini sendiri sudah menjerat 11 orang sebagai tersangka. Yang paling mencolok adalah nama mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel.

Inti perkaranya adalah dugaan penggelembungan biaya sertifikat yang keterlaluan. Dari yang semestinya hanya Rp275.000, dibengkakkan jadi Rp6 juta per sertifikat. Gara-gara itu, KPK sudah menyita puluhan kendaraan milik para tersangka tepatnya 32 unit dan memindahkannya ke Rupbasan di Cawang.

Modus operandi mereka disebut sengaja memperlambat dan mempersulit proses penerbitan sertifikat. Dengan begitu, pemohon yang sudah frustasi akhirnya mau membayar mahal. Selain Noel, berikut sepuluh tersangka lainnya yang ikut terseret:

Irvan Bobby Mahendro, yang dulu menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3.

Lalu ada Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja.

Subhan, mantan Subkoordinator Keselamatan Kerja.

Anitasari Kusumawati dari bagian Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja.

Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 yang masih aktif.

Hery Sutanto, eks Direktur Bina Kelembagaan.

Sekarsari Kartika Putri, seorang Subkoordinator.

Supriadi yang berposisi sebagai Koordinator.

Dua tersangka dari pihak swasta, yaitu Temurila dan Miki Mahfud, keduanya dari PT KEM Indonesia.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi kunci ini menunjukkan KPK berusaha melacak jejak kelemahan sistem, bukan hanya menangkap pelaku. Bagaimana seseorang bisa menduduki posisi tertentu, lalu menyalahgunakannya, menjadi pertanyaan besar yang sedang diurai.