DPR Temukan Pasar Raya Padang Sepi dan Ada Dugaan Pungli

MURIANETWORK.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menemukan kondisi memprihatinkan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Fase VII Pasar Raya Padang, Sabtu (21/2/2026). Dua masalah utama yang mengemuka adalah sepinya transaksi perdagangan yang membuat para pedagang kesulitan dan adanya dugaan pungutan liar (pungli) untuk penggunaan fasilitas umum seperti toilet dan area parkir.

Suasana Sepi dan Keluhan Pedagang

Andre Rosiade tiba di lokasi sekitar pukul empat sore dan langsung menyusuri lorong-lorong pasar yang lengang. Dari dialognya dengan sejumlah pedagang, terungkap bahwa aktivitas jual-beli sangat minim, bahkan ada yang mengaku belum balik modal sejak dipindahkan ke fase baru ini setahun lalu. Suasana hening itu kontras dengan hiruk-pikuk yang semestinya terjadi di sebuah pasar tradisional.

Kekhawatiran utama para pedagang adalah ketidakmampuan menutup biaya hidup sehari-hari. Mereka berharap ada perbaikan akses jalan dan parkir, serta promosi yang lebih gencar untuk mengembalikan minat pembeli.

"Pedagang di sini banyak yang mengeluh. Sepi pembeli, bahkan ada yang belum balik modal sejak dipindahkan ke Fase VII. Kita minta Pemko Padang serius mencarikan solusi, mulai dari akses jalan, parkir, hingga penataan pedagang agar pembeli mudah masuk," ujar Andre.

Dugaan Pungli di Fasilitas Umum

Persoalan lain yang mencolok adalah ditemukannya pungutan tidak resmi. Pengunjung dan pedagang dikenai biaya antara dua hingga tiga ribu rupiah hanya untuk menggunakan toilet umum. Padahal, status pasar tersebut masih sebagai aset pemerintah pusat yang belum diserahkan pengelolaannya ke Pemko Padang.

Andre menegaskan, dalam masa transisi seperti ini, seharusnya tidak ada pungutan apa pun. Ia juga menyoroti dugaan pungutan parkir serta praktik jual-beli toko dan lapak yang didalangi oknum tertentu. Hal-hal ini dinilai menghambat fungsi optimal pasar yang seharusnya sudah beroperasi.

"Di sana juga ditemukan pungutan parkir untuk mobil dan sepeda motor. Diduga, baik toilet dan parkir ini dikuasai oleh oknum-oknum tuan takur. Begitu juga dengan dugaan adanya jual beli toko dan lapak-lapak. Semua hal ini menjadikan pasar Fase VII tidak maksimal pascadibangun satu tahun lalu," jelasnya.

Andre pun meminta agar legalitas semua pungutan segera diverifikasi. Ia menegaskan prinsipnya tegas.

"Ini pungli kalau belum ada aturan. Semua masih gratis, baik sewa maupun fasilitas. Jangan sampai pedagang kecil malah diperas di tempat mereka mencari nafkah," tegasnya.

Penegasan dari Anggota DPRD

Merespons temuan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, mengonfirmasi bahwa fasilitas seperti toilet umum seharusnya gratis. Alasannya, biaya operasional untuk kebersihan dan keamanan sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang.

"Kami di Banggar DPRD sudah mengecek rincian anggaran. Semua biaya operasional pasar sudah ada. Jadi tidak boleh ada pungutan lagi kepada pedagang atau pengunjung," ungkap Rachmad.

Menurutnya, kebijakan bebas biaya untuk fasilitas dasar merupakan bentuk perlindungan bagi pedagang dan upaya meningkatkan daya tarik pasar tradisional. Ia mendorong Dinas Perdagangan setempat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan.