Kemendagri Usul Pemisahan KPI dan Peran Pemda untuk Sehatkan BUMD

Persoalan lain yang disoroti adalah indikator kinerja. BUMD sering terjepit dalam posisi dilematis; di satu sisi harus menjalankan misi pelayanan publik, di sisi lain dituntut untuk komersial. Ukuran suksesnya jadi nggak jelas, kabur.

Karena itu, Bima mengusulkan pemisahan Key Performance Indicator (KPI). Harus ada KPI khusus untuk menilai pelayanan, dan KPI terpisah untuk menilai aspek keuangan. Dengan begitu, capaian masing-masing fungsi bisa terukur lebih baik.

Ia pun mengingatkan para kepala daerah untuk bersiap. “Jadi siap-siap Bapak-Ibu kepala daerah ini wake up call bagi kita semua, akan dibahas untuk kebaikan kita semua. Kita akan sehatkan BUMD seperti Presiden hari ini berikhtiar menyehatkan BUMN,” tegasnya.

Dengan sinergi yang lebih kuat dan dukungan aturan dari parlemen, pembenahan BUMD diharapkan bisa berjalan lebih terarah. Hasil akhirnya, pelayanan publik bisa meningkat dan kesehatan keuangan daerah pun ikut terjaga.

Rapat di Banjarmasin itu sendiri dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketuanya, Zulfikar Arse Sadikin. Beberapa pejabat Pemprov Kalimantan Selatan juga turut hadir.