Impor 35.000 Kendaraan India untuk Proyek Desa Dipertanyakan, Industri Dalam Negeri Siap Penuhi Pesanan

MURIANETWORK.COM - Pemerintah Indonesia kembali menuai sorotan terkait koordinasi antar kementerian. Kali ini, kebijakan impor 35.000 unit kendaraan komersial dari India untuk mendukung Proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dipertanyakan, karena dinilai mengabaikan kapasitas industri otomotif dalam negeri yang sebenarnya mampu memenuhi permintaan tersebut.

Kapasitas Dalam Negeri yang Terabaikan

Keputusan Agrinas Pangan Nusantara untuk memesan puluhan ribu kendaraan dari produsen India, Mahindra dan Tata Motors, menimbulkan tanda tanya besar di tengah industri. Padahal, setidaknya tujuh produsen otomotif di tanah air memiliki lini produksi untuk kendaraan jenis pick-up. Meski pemenuhan kuota besar memerlukan waktu dan persiapan, langkah impor skala masif ini dianggap tidak selaras dengan upaya mendorong produksi lokal.

Merespons hal ini, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Putu Juli Ardika, menegaskan keyakinan sektor otomotif domestik.

"Sebenarnya anggota GAIKINDO dan juga industri-industri pendukungnya, di antaranya industri komponen otomotif yang tergabung dalam GIAMM mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi," jelas Putu Juli.

Dampak terhadap Tenaga Kerja dan Rantai Pasok

Lebih lanjut, Putu Juli Ardika mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dari kebijakan semacam ini. Memberi kesempatan pada industri dalam negeri bukan hanya soal memenuhi kuota, tetapi juga tentang menjaga denyut nadi perekonomian sektor terkait.

Ia menambahkan, "Bila diberikan kesempatan dan waktu yang memadai maka anggota GAIKINDO dan GIAMM, diharapkan bisa ikut berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial. Sehingga dapat mengoptimalkan kapasitas produksi dalam negeri yang ada serta menghindari terjadinya pengurangan tenaga kerja yang saat ini berpotensi cukup tinggi karena penurunan permintaan pasar dalam negeri selama beberapa tahun belakangan."

Peringatan ini bukan tanpa alasan. Industri otomotif nasional menopang lapangan kerja bagi sekitar 1.5 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar domestik memang mengalami tekanan, dengan penjualan tahunan sempat berada di bawah angka 1 juta unit. Namun, di sisi lain, performa ekspor justru menunjukkan ketangguhan, dengan angka pengiriman ke 93 negara mampu menembus lebih dari 518.000 unit.

Mencari Titik Temu Kebijakan

Persoalan ini menyoroti sebuah dilema klasik dalam tata kelola pemerintahan: antara kebutuhan mendesak untuk merealisasikan program dan komitmen jangka panjang untuk membangun kemandirian industri. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah proses perencanaan dan komunikasi antar lembaga telah berjalan optimal sebelum keputusan impor diambil.

Analisis di lapangan menunjukkan, sinergi yang kuat antara perencana program dan pelaku industri sangat krusial. Sebuah kebijakan yang ideal seharusnya tidak hanya melihat pada pemenuhan target fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan efek berantainya terhadap kapasitas produksi, stabilitas ketenagakerjaan, dan daya saing industri nasional di masa depan. Dialog yang intensif dan transparan antara pemerintah dan asosiasi industri menjadi kunci untuk menghindari kesenjangan serupa di waktu mendatang.