Menkes Pastikan Peserta PBI JKN yang Dinonaktifkan Diaktifkan Kembali, Utamakan Pasien Kritis

MURIANETWORK.COM - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa status kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang sempat dinonaktifkan akan diaktifkan kembali secara terpusat. Prioritas utama diberikan kepada peserta dengan penyakit katastropik, seperti gagal ginjal, kanker, dan talasemia, untuk mencegah jeda pengobatan yang berisiko fatal. Kebijakan ini diumumkan Menkes dalam kunjungan kerjanya ke Semarang, sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

Prioritas untuk Pasien Penyakit Kritis

Penekanan utama dalam kebijakan reaktivasi ini adalah kesinambungan layanan bagi pasien dengan kondisi penyakit berat. Menkes Budi Gunadi Sadikin secara tegas menyatakan bahwa pengobatan untuk penyakit-penyakit katastropik tidak boleh terputus. Jenis penyakit yang dimaksud mencakup gagal ginjal yang memerlukan cuci darah rutin, kanker yang membutuhkan terapi seperti kemoterapi, serta talasemia.

“Penyakit-penyakit ini tidak boleh berhenti pengobatannya karena bisa berakibat fatal. Karena itu, peserta PBI dengan penyakit katastrofik yang sempat dinonaktifkan akan otomatis direaktivasi,” tegasnya saat berbicara di Semarang.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah menjamin bahwa pembiayaan layanan medis bagi pasien kritis ini tetap akan ditanggung negara melalui Kementerian Sosial. Jaminan ini dimaksudkan agar tidak terjadi celah dalam perawatan selama proses perbaikan data administratif berlangsung.

Proses Validasi Data yang Diperketat

Di balik keputusan untuk mengaktifkan kembali peserta tersebut, pemerintah juga melakukan langkah penguatan sistem. Melalui rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, disepakati bahwa dalam tiga bulan ke depan akan dilakukan proses validasi dan verifikasi data secara lebih ketat. Proses ini melibatkan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah secara sinergis.

Tujuannya jelas: memastikan bantuan PBI JKN tepat sasaran. Program ini secara prinsip hanya diperuntukkan bagi warga miskin dan tidak mampu. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan peserta yang secara ekonomi dinilai mampu misalnya memiliki kartu kredit dengan limit tinggi maka status bantuannya akan dicabut dan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.

Masa Transisi untuk Hindari Gangguan Layanan

Menyadari bahwa perubahan status kepesertaan kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat, pemerintah juga melakukan penyesuaian aturan terkait masa berlakunya. Sebelumnya, perubahan status bisa berlaku secara mendadak. Kini, diberlakukan masa jeda selama satu bulan sejak Surat Keputusan (SK) pencabutan diterbitkan.

Kebijakan transisi ini diambil untuk memberikan ruang yang cukup bagi sosialisasi. Dengan demikian, diharapkan tidak ada warga yang mengalami gangguan akses layanan kesehatan akibat ketidaktahuan atas perubahan status kepesertaannya. Langkah ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola program perlindungan sosial yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya di bidang kesehatan.