Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Pengalaman di lapangan sering menunjukkan, ketidakjelasan status tanah dapat mengakibatkan pembangunan mandek atau bahkan berujung pada konflik. Menteri juga menambahkan pertimbangan mitigasi bencana sebagai syarat lokasi yang tak kalah penting.
"Kita harus pastikan lahannya aman, tidak bermasalah secara hukum, dan tidak berada di wilayah rawan bencana. Jangan sampai sudah dibangun, lalu muncul persoalan atau bahkan terdampak bencana," ujarnya menegaskan.
Pendampingan Teknis dan Koordinasi Antar-Kementerian
Menyadari kompleksitas teknis yang dihadapi daerah, Bupati Amizaro juga mengajukan permintaan pendampingan. Ia meminta Kemensos dapat memfasilitasi dan mendampingi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar pemenuhan persyaratan teknis pembangunan bisa lebih terarah dan efisien.
Permintaan itu langsung mendapat respons positif dari Gus Ipul. Ia menyambut baik peran Kemensos sebagai jembatan koordinasi, yang diharapkan dapat memangkas birokrasi dan memastikan alur kerja menjadi lebih lancar.
"Akan kami dampingi. Tim kita siap menemani agar prosesnya jelas dan tidak bolak-balik," janji Gus Ipul.
Audiensi yang berlangsung produktif itu turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, Eliyanus Harefa. Kehadiran para pejabat teknis tersebut memperlihatkan keseriusan kedua belah pihak dalam mendorong proyek pendidikan ini dari tahap perencanaan menuju eksekusi di lapangan.
Artikel Terkait
Trump Kritik Respons NATO dalam Konflik dengan Iran di Selat Hormuz
Prabowo Sambut Anwar Ibrahim di Istana, Bahas Geopolitik dalam Silaturahmi Lebaran
PM Anwar Ibrahim Tiba di Jakarta, Bahas Dampak Konflik Asia Barat dengan Prabowo
Timnas Indonesia Hadapi Saint Kitts and Nevis di Laga Perdana FIFA Series 2026