MURIANETWORK.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima kunjungan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (9/2). Pertemuan ini difokuskan untuk membahas langkah-langkah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut, sebuah program yang menjadi prioritas nasional. Dalam audiensi itu, dibahas kesiapan lahan, persyaratan teknis, serta komitmen pemerintah pusat untuk mendukung penuh realisasi proyek strategis ini.
Kesiapan Lahan dan Komitmen Pemerintah Pusat
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Selalu Ada Kopi itu, Bupati Amizaro Waruwu menyampaikan progres persiapan di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Nias Utara telah mengantongi lahan hibah dari masyarakat seluas sekitar 5,4 hektare. Meski demikian, proses administrasi terkait kepemilikan lahan tersebut masih perlu diselesaikan.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Sosial Gus Ipul langsung menegaskan komitmen kementeriannya. Ia menyatakan dukungan penuh untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat, seraya mengingatkan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden yang harus diwujudkan bersama.
"Kalau daerah cepat, kami juga cepat. Sekolah Rakyat ini program prioritas Presiden Prabowo. Jadi kita ingin semuanya berjalan secepat mungkin," tegas Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya.
Pentingnya Kepastian Hukum Lahan
Di balik semangat percepatan, Gus Ipul dengan hati-hati menekankan aspek legalitas yang sering kali menjadi titik kritis dalam proyek pembangunan. Ia mengingatkan bahwa status lahan harus benar-benar bersih dan jelas secara hukum. Hal ini, menurutnya, adalah fondasi utama agar pembangunan tidak terhambat atau justru menimbulkan persoalan sosial di masa depan.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Pengalaman di lapangan sering menunjukkan, ketidakjelasan status tanah dapat mengakibatkan pembangunan mandek atau bahkan berujung pada konflik. Menteri juga menambahkan pertimbangan mitigasi bencana sebagai syarat lokasi yang tak kalah penting.
"Kita harus pastikan lahannya aman, tidak bermasalah secara hukum, dan tidak berada di wilayah rawan bencana. Jangan sampai sudah dibangun, lalu muncul persoalan atau bahkan terdampak bencana," ujarnya menegaskan.
Pendampingan Teknis dan Koordinasi Antar-Kementerian
Menyadari kompleksitas teknis yang dihadapi daerah, Bupati Amizaro juga mengajukan permintaan pendampingan. Ia meminta Kemensos dapat memfasilitasi dan mendampingi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar pemenuhan persyaratan teknis pembangunan bisa lebih terarah dan efisien.
Permintaan itu langsung mendapat respons positif dari Gus Ipul. Ia menyambut baik peran Kemensos sebagai jembatan koordinasi, yang diharapkan dapat memangkas birokrasi dan memastikan alur kerja menjadi lebih lancar.
"Akan kami dampingi. Tim kita siap menemani agar prosesnya jelas dan tidak bolak-balik," janji Gus Ipul.
Audiensi yang berlangsung produktif itu turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, Eliyanus Harefa. Kehadiran para pejabat teknis tersebut memperlihatkan keseriusan kedua belah pihak dalam mendorong proyek pendidikan ini dari tahap perencanaan menuju eksekusi di lapangan.
Artikel Terkait
Dua Pemuda di Mesuji Ditangkap atas Dugaan Perkosaan Konten Kreator dengan Modus Perbaikan
BI Proyeksikan Ekonomi Jakarta Tumbuh 4,8-5,6% pada 2026
Ibu Alumni UI Kritis, Putri 6 Tahun Tewas dalam Kecelakaan di Singapura
Megawati: Pemberdayaan Perempuan dalam Pemerintahan Bukan Ancaman bagi Agama