MURIANETWORK.COM - Partai Bhumjaithai pimpinan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul berhasil meraih kemenangan telak dalam pemilu cepat yang digelar pada Minggu, 8 Februari 2026. Kemenangan ini, berdasarkan hasil sementara, menempatkan partai penguasa pada posisi strategis untuk membentuk pemerintahan koalisi baru. Pemilihan yang diwarnai isu nasionalisme dan sengketa perbatasan dengan Kamboja ini diharapkan dapat membawa stabilitas politik setelah periode ketegangan yang singkat.
Kemenangan Telak dan Peta Koalisi
Dengan hampir 80 persen suara telah dihitung, hasil sementara menunjukkan Bhumjaithai unggul jauh di atas Partai Rakyat yang progresif, disusul oleh Partai Pheu Thai. Analisis awal dari lembaga survei seperti Institut Nasional untuk Administrasi Pembangunan (NIAD) memproyeksikan Bhumjaithai akan meraih 140 hingga 150 kursi di parlemen. Kemenangan dengan selisih yang signifikan ini dinilai akan mempermudah proses perundingan koalisi dan mengurangi potensi kebuntuan politik.
Langkah Anutin menyelenggarakan pemilu cepat di tengah konflik perbatasan akhir tahun lalu, hanya kurang dari 100 hari setelah ia menjabat, kini terbukti menjadi keputusan yang berhasil. Analis politik melihat langkah itu sebagai upaya cerdik untuk mengapitalisasi sentimen nasionalisme yang sedang meluap di kalangan pemilih.
Respons dari Partai Oposisi
Di sisi lain, Partai Rakyat yang sempat memimpin jajak pendapat dengan janji reformasi struktural, mengakui kekalahannya. Pemimpin partai, Natthaphong Rueangpanyawut, menyatakan partainya tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin Bhumjaithai, namun juga tidak berencana membentuk blok koalisi tandingan.
"Jika Bhumjaithai dapat membentuk pemerintahan, maka kami harus menjadi oposisi," tegas Natthaphong dalam konferensi persnya.
Suara Hati Rakyat dan Harapan Anutin
Di luar hiruk-pikuk perhitungan suara, Perdana Menteri Anutin menyampaikan pernyataan sederhana namun penuh makna. Saat ditemui usai memberikan suara di Buriram, basis kuat partainya, ia mengungkapkan perasaan lega setelah proses kampanye yang melelahkan.
"Kami telah melakukan semua yang kami bisa," ujar Anutin kepada para wartawan. "Kami berharap rakyat akan percaya kepada kami,” lanjutnya.
Referendum Konstitusi: Awal dari Perubahan Besar?
Selain memilih wakil rakyat, pemilih Thailand juga memberikan suara dalam referendum untuk mengganti konstitusi tahun 2017 yang dianggap terlalu berpihak pada kepentingan militer. Hasil penghitungan awal menunjukkan dukungan publik untuk amendemen konstitusi unggul hampir dua banding satu.
Jika hasil final mengonfirmasi dukungan ini, pemerintah dan parlemen yang baru terbentuk akan memulai proses panjang penyusunan piagam baru, yang memerlukan dua referendum lanjutan. Sejarah Thailand yang telah mengalami 20 konstitusi sejak 1932 menunjukkan betapa rumit dan politisnya proses ini.
Napon Jatusripitak, peneliti dari lembaga think tank Thailand Future di Bangkok, memberikan catatan penting. "Saya percaya bahwa partai yang menang dalam pemilihan berikutnya akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah reformasi konstitusional, terlepas dari apakah kita akan meninggalkan konstitusi yang dirancang junta atau tidak," jelasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kemenangan Bhumjaithai hari ini bukanlah akhir cerita, melainkan babak baru dalam perjalanan demokrasi Thailand yang terus berdinamika.
Artikel Terkait
Rider Luncurkan Koleksi Sportswear Bertema Imlek
Jalan di Pademangan Jakarta Utara Ambles, Lalu Lintas Dialihkan
Van Gastel Buka Suara Soal Kekeringan Gol Penyerang PSIM
Polres Cianjur Imbau Pengendara Ekstra Waspada di Puncak Akibat Hujan dan Kabut Tebal