Gus Muwafiq Soroti Sejarah Bhayangkara: Polri Harus Langsung di Bawah Presiden

Polemik soal posisi Polri kembali mencuat. Di tengah perdebatan apakah institusi itu sebaiknya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri atau langsung dipimpin presiden, KH Ahmad Muwafiq atau yang akrab disapa Gus Muwafiq angkat bicara. Menurutnya, jawabannya sudah jelas dari sejarah.

“Seiring ramainya polemik tentang apakah Polri di bawah naungan kementerian dalam negeri atau langsung di bawah komando presiden,” ujar Gus Muwafiq dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).

“Sesungguhnya secara sederhana, kalau Polri masih disebut Bhayangkari atau Bhayangkara, itu menunjukkan sifat mutlak kepolisian yang masih mengadaptasi pasukan khususnya Gajah Mada.”

Ia lalu menjelaskan asal-usul istilah itu. Bhayangkara, kata dia, adalah pasukan khusus di era Majapahit yang langsung berada di bawah kendali sang raja. Fungsinya spesifik: menangani hal-hal darurat dan situasi yang membutuhkan penanganan khusus.

“Pasukan ini di bawah langsung kendali raja, untuk apa?” lanjutnya.

“Untuk kondisi-kondisi yang sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat atau keadaan-keadaan yang memang membutuhkan penanganan khusus.”

Dari situlah, menurut Gus Muwafiq, nilai kesetiaan mutlak itu mengalir hingga kini. Ia menyebut nilai ‘Satya Haprabu’ yang masih tertanam di tubuh Polri. Nilai itu, dalam konteks sekarang, bermakna kesetiaan kepada pemimpin negara.

“Nah makanya dalam Polri ada satu yang disebut dengan Satya Haprabu. Satya Haprabu sesungguhnya adalah untuk kesetiaan kepada seorang raja, yang dalam hal ini yang sudah menjadi NKRI adalah seorang presiden,” tegasnya.

Dengan landasan historis dan nilai tersebut, Gus Muwafiq berpandangan bahwa posisi ideal Polri sudah seharusnya langsung di bawah presiden. Ia yakin hal ini akan membawa dampak positif.

“Maka sesuai UU dan sesuai idealitas selama ini, memang sebaiknya Polri langsung di bawah presiden RI. Mungkin situasi itu akan lebih membawa kepolisian dalam kondisi yang semakin baik,” pungkasnya.