Bamsoet Dorong Pelatihan Bahasa Jepang Cetak PMI Berkualitas untuk Isi 820 Ribu Lowongan

Bambang Soesatyo, atau yang akrab disapa Bamsoet, punya pesan tegas untuk PELBAJINDO. Ketua Dewan Pengawas lembaga pelatihan bahasa Jepang itu mendorong agar peran organisasinya diperkuat. Bukan sekadar mengajar bahasa, tapi lebih strategis lagi: membina para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke Jepang.

Menurutnya, ini momentum yang tepat. Jepang, seperti diketahui, sedang dilanda krisis demografi serius. Angka kelahiran rendah, populasi menua. Akibatnya, dari 2024 hingga 2029, mereka butuh sekitar 820.000 tenaga kerja asing. Nah, di sinilah peluang besar bagi Indonesia.

"Di saat Jepang kekurangan tenaga kerja terampil, Indonesia justru masih menghadapi tantangan pengangguran yang relatif tinggi," ujar Bamsoet.

Ia mengutip data BPS per Agustus 2025 yang mencatat angka pengangguran terbuka di kisaran 4,85%. "Jutaan angkatan kerja baru masuk setiap tahun," tambahnya, Rabu (28/1/2026).

Maka, peran PELBAJINDO dinilai krusial. Lembaga ini didorong untuk mencetak PMI yang bukan cuma bisa bahasa, tapi juga terampil, punya integritas, dan tentu saja bersertifikasi. Tujuannya jelas: memenuhi kebutuhan kerja berkualitas di negeri Sakura itu. Bamsoet memperkirakan, Indonesia berpeluang mengisi 164.000 hingga 246.000 lowongan di sektor-sektor seperti perawat lansia, pertanian, sampai konstruksi dan perhotelan.

Hal ini disampaikannya dalam Deklarasi PELBAJINDO di Parle Senayan, Jakarta, sehari sebelumnya.

"Di sinilah peran strategis PELBAJINDO, melalui pelatihan yang berkualitas dan sertifikasi yang kredibel menjadi kunci agar PMI Indonesia mampu bersaing dan dipercaya," tegas politisi Golkar itu.

Dorongan Bamsoet ini sejalan dengan arah pemerintahan baru. Ia melihat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan peningkatan SDM sebagai fondasi utama. Indonesia, dengan bonus demografi dan tenaga kerja produktif yang melimpah, dipandang sebagai mitra strategis Jepang.

Faktanya, hingga akhir 2024, sekitar 190 ribu lebih PMI tercatat bekerja di Jepang. Angka itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemasok tenaga kerja terbesar di sana. Sepanjang tahun lalu saja, pemerintah mencatat hampir 300 ribu PMI dikirim ke berbagai negara, dengan Jepang sebagai tujuan utama.

Dampak ekonominya nyata.

"Sepanjang tahun 2024 remitansi PMI tercatat melampaui Rp 250 triliun. Menjadikannya salah satu penopang penting ekonomi nasional di tengah tekanan global," kata Bamsoet.

"Dampak ekonomi ini menunjukkan bahwa penempatan PMI ke luar negeri tidak sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan yang saling terhubung," sambungnya.

Namun begitu, Bamsoet menekankan, pelatihan bahasa saja tak cukup. Harus berjalan beriringan dengan pembentukan etos kerja, pemahaman budaya, dan tentu saja penguatan keterampilan teknis yang spesifik. PMI yang punya sertifikasi kompetensi, disiplin tinggi, dan integritas kuat akan lebih mudah beradaptasi. Daya saingnya meningkat, peluang dapat penghasilan layak dan perlindungan kerja yang memadai pun lebih besar.

"PELBAJINDO berada di garda depan dalam memastikan calon PMI berangkat dengan kemampuan dan kapasitas yang mumpuni," tegasnya. Sinergi yang kuat antara lembaga pelatihan, pemerintah, BP3MI, dan P3MI disebutnya mutlak diperlukan agar seluruh proses berjalan transparan.

Dukungan serupa datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Ia menilai lembaga pelatihan yang profesional adalah faktor krusial. Bisa menekan angka pengangguran sekaligus memastikan perlindungan bagi PMI sejak dini.

"Komisi IX DPR RI memandang lembaga pelatihan seperti PELBAJINDO memiliki peran strategis dalam mempersiapkan PMI yang kompeten dan berdaya saing," papar Yahya.

Ia menambahkan, sinergi dengan B3PMI dan P3MI perlu terus diperkuat untuk memastikan rekrutmen yang jernih dan hak-hak pekerja yang terjamin.

"Ketika PMI dipersiapkan dengan baik sejak awal, negara mendapatkan manfaat ganda. Pengangguran di dalam negeri berkurang, kebutuhan tenaga kerja di luar negeri terpenuhi, dan ketika PMI kembali, mereka membawa keterampilan serta modal sosial yang bisa menggerakkan ekonomi daerah," jelasnya.

Pandangan dari pemerintah juga tak kalah penting. Dirjen Pelindungan PMI KP2MI, Rinardi Rusman, mengingatkan bahwa tantangan ke depan makin kompleks. Jepang menerapkan standar tinggi untuk kemampuan bahasa, keterampilan teknis, hingga kepatuhan hukum.

"Tanpa pelatihan yang serius dan berintegritas, peluang besar tersebut bisa terlewatkan," ujar Rinardi.

Sementara itu, Leontinus Alpha Edison dari Kemenko PM menegaskan soal skema yang utuh. Peningkatan penempatan, menurutnya, harus dibarengi dengan pemberdayaan dan perlindungan yang menyeluruh. Dari pra-keberangkatan hingga mereka pulang ke Tanah Air.

Acara deklarasi itu sendiri dihadiri sejumlah tokoh kunci. Mulai dari Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir (secara daring), perwakilan KADIN, RSCM, BP3MI, hingga tentunya para pengurus inti PELBAJINDO. Mereka semua sepertinya sepakat: persiapan yang matang adalah kunci utama. Bukan hanya untuk mengisi lowongan, tapi untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi para pekerja migran kita.