Wamen Ribka: Otsus Papua Bukan Cuma Soal Transfer Dana

Di Studio Nusantara TV, Jakarta, Selasa lalu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk berbicara blak-blakan. Intinya, Otonomi Khusus atau Otsus bukan cuma soal uang yang ditransfer dari pusat. Lebih dari itu, ini adalah mandat negara untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Menurutnya, instrumen inilah yang jadi kunci utama untuk mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua.

Caranya? Dengan memberi kewenangan seluas-luasnya pada pemerintah daerah.

"Sesungguhnya esensinya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan, kewenangan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah," tegas Ribka.

"Untuk di dalam alam otonomi khusus ini pemerintah daerah bisa melaksanakan pelayanan kepada publik lebih khusus pada afirmasi khusus untuk orang asli Papua," lanjutnya.

Dengan kata lain, targetnya adalah pelayanan publik yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Daerah didorong untuk berinovasi.

Nah, untuk mendukung semua itu, pemerintah pusat tak tinggal diam. Ribka menuturkan, fondasi regulasi yang kuat sudah disediakan. Ini diwujudkan lewat pembentukan berbagai institusi daerah yang bersifat khusus. Misalnya, MRP dan DPRP. Lembaga-lembaga representasi kultural dan politik khas Papua itu diperkuat perannya.

"Banyak sekali afirmasi di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur," ujar Ribka.