Rapat koordinasi sudah usai. Tapi bagi anggota Komisi VI DPR, Kawendra Lukistian, itu baru langkah awal. Ia menegaskan, DPR takkan berhenti di ruang rapat yang nyaman. Mereka akan turun langsung ke lapangan, mengawal proses pemulihan pascabencana dengan cara yang lebih konkret: berkantor bergantian di lokasi bencana.
"DPR akan mengawal betul-betul proses pemulihan dengan berkantor bergantian di lokasi bencana," tegas Kawendra dalam keterangannya, Rabu kemarin.
Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri rakor Satgas Pemulihan Pascabencana, Selasa (30/12). Rakor itu sendiri dihadiri banyak pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga para relawan.
Menurut Kawendra, kunci utamanya ada pada sinergi. Pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar kompak. Hanya dengan begitu, program pemulihan bisa tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga yang terdampak.
"Setelah rakor ini semua pihak harus bersama memastikan program pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran," katanya.
Ia melanjutkan, "Jangan sampai ada program yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan."
Nah, peran DPR di sini adalah memastikan setiap kebijakan berjalan cepat, akuntabel, dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin pemulihan benar-benar mengembalikan kehidupan masyarakat seperti sedia kala.
"Yang paling utama adalah memastikan pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak," ujar Kawendra.
Artikel Terkait
Kapolda Metro Jaya: Keamanan Jakarta adalah Hasil Gotong Royong, Bukan Hanya Tugas Polisi
Jaksa Agung Copot Kajari Bekasi Usai Rumahnya Disegel KPK
Laporan Gratifikasi ke KPK Tembus 5.020 Kasus, Nilainya Rp 16,4 Miliar
Anggaran Bencana Sumatera Tersedia, Koordinasi BNPB dan Kemenkeu Dinilai Harus Lebih Gesit