“Pengalaman panjang Pilkada langsung di berbagai daerah menunjukkan banyak persoalan struktural yang tak kunjung tuntas,” jelas Bamsoet saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/12).
Maka, ia menawarkan pemilihan melalui DPRD sebagai alternatif yang lebih rasional. Mekanisme tertutup, argumentasinya, bisa mengurangi ruang bagi politik uang yang marak di lapangan. Tentu saja, dengan catatan besar.
“DPRD sebagai representasi rakyat punya kapasitas menilai rekam jejak dan integritas calon. Prosesnya bisa dibuat transparan dan akuntabel,” kata Bamsoet.
Namun begitu, ia mengakui syarat mutlaknya: penguatan integritas DPRD itu sendiri. Transparansi proses, pengawasan publik yang ketat, dan sanksi tegas bagi anggota dewan yang menyalahgunakan kewenangan harus benar-benar ditegakkan. Tanpa itu, sistem baru hanya akan memindahkan masalah ke tempat lain.
Bamsoet menegaskan, dukungannya ini bukan langkah mundur bagi demokrasi. Justru sebaliknya.
“Ini upaya memperbaiki kualitas demokrasi agar lebih substansial. Demokrasi tidak cuma diukur dari pemungutan suara langsung, tapi dari hasilnya: pemerintahan yang bersih, efektif, dan benar-benar berpihak pada rakyat,” tutupnya.
Artikel Terkait
Salah Tangkap Berujung Ricuh: Karyawan Disangka Maling Mobil Dikeroyok Warga di Tol Tangerang
Pemerintah dan BUMN Pacu Pembangunan 500 Huntara di Tengah Pemulihan Pascabencana
Mang Apip dan Hati Nurani di Tengah Kemacetan Jalur Puncak
Brimob Sterilisasi Gereja Immanuel Jelang Natal, Fokus pada Rasa Aman Umat