Bamsoet Usulkan Pilkada oleh DPRD, Solusi atau Mundur ke Belakang?

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali mencuat. Kali ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, atau yang akrab disapa Bamsoet, menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, sistem seperti ini yang juga diterapkan di sejumlah negara seperti Malaysia, Inggris, atau Australia bisa jadi solusi atas berbagai persoalan yang menggerogoti Pilkada langsung selama ini.

Gagasan ini sendiri sempat dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dalam Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, awal Desember lalu. Bamsoet lantas mengamini.

“Pilkada langsung sering kali berubah menjadi kontestasi modal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).

“Bayangkan, sejak awal pencalonan, kampanye, hingga hari-H, biaya yang dikeluarkan calon bisa sangat fantastis. Nah, ketika terpilih, muncul tekanan untuk ‘balik modal’. Dari situlah kemudian muncul cara-cara yang menyimpang.”

Bagi Bamsoet, situasi itu sudah jadi lingkaran setan yang merusak. Politik biaya tinggi dan maraknya uang dalam proses pemilihan, menurutnya, telah menggerogoti integritas kepemimpinan daerah. Tak hanya itu, ongkos politik yang membengkak juga membuka pintu bagi oligarki dan pada akhirnya, menjadi pemicu korupsi.

Di sisi lain, anggaran negara untuk menyelenggarakan Pilkada langsung juga tidak kecil. Mulai dari logistik, pengamanan, hingga potensi pemungutan suara ulang akibat sengketa. Ia melihat ada aspek efisiensi yang bisa diperbaiki.

Data dari KPK seolah memberi penekanan pada kekhawatirannya. Sejak 2024 hingga Mei 2025 saja, tercatat 201 kepala daerah mulai dari wali kota hingga gubernur terjerat kasus korupsi. Mayoritas kasusnya berkutat di seputar perizinan, proyek infrastruktur, dan pengelolaan anggaran daerah.

“Pengalaman panjang Pilkada langsung di berbagai daerah menunjukkan banyak persoalan struktural yang tak kunjung tuntas,” jelas Bamsoet saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/12).

Maka, ia menawarkan pemilihan melalui DPRD sebagai alternatif yang lebih rasional. Mekanisme tertutup, argumentasinya, bisa mengurangi ruang bagi politik uang yang marak di lapangan. Tentu saja, dengan catatan besar.

“DPRD sebagai representasi rakyat punya kapasitas menilai rekam jejak dan integritas calon. Prosesnya bisa dibuat transparan dan akuntabel,” kata Bamsoet.

Namun begitu, ia mengakui syarat mutlaknya: penguatan integritas DPRD itu sendiri. Transparansi proses, pengawasan publik yang ketat, dan sanksi tegas bagi anggota dewan yang menyalahgunakan kewenangan harus benar-benar ditegakkan. Tanpa itu, sistem baru hanya akan memindahkan masalah ke tempat lain.

Bamsoet menegaskan, dukungannya ini bukan langkah mundur bagi demokrasi. Justru sebaliknya.

“Ini upaya memperbaiki kualitas demokrasi agar lebih substansial. Demokrasi tidak cuma diukur dari pemungutan suara langsung, tapi dari hasilnya: pemerintahan yang bersih, efektif, dan benar-benar berpihak pada rakyat,” tutupnya.