Kritik dari Dino Pati Djalal terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono akhirnya mendapat respons. Kali ini, Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, yang angkat bicara. Ia tak menampik bahwa kritik terhadap kinerja pemerintah memang perlu dihargai. Namun begitu, cara Dino menyampaikannya dinilai tak lazim, bahkan jauh dari kesan seorang kolega.
"Kami menghargai kritikan dari pihak manapun," kata Habiburokhman, Rabu (24/12/2025).
"Tapi cara beliau menyampaikan kritik tidak seperti teman."
Bagi Habiburokhman, ada etika yang seharusnya dijaga. Kritik antar rekan, menurutnya, biasanya diawali dengan konfirmasi. Bisa secara tertutup, untuk menghindari kesalahpahaman publik. Yang terjadi justru sebaliknya. Dino dinilai langsung melontarkan kritiknya ke media massa, dengan argumentasi yang dianggap lemah dan tanpa proses klarifikasi maksimal terlebih dahulu.
Tak berhenti di situ, ia juga menanggapi penilaian "nilai merah" yang diberikan Dino terhadap kinerja Sugiono. Bagi politikus Gerindra ini, penilaian itu terkesan gegabah. Ia menyebutnya sebagai penghakiman sepihak yang mengabaikan konteks sebenarnya.
"Soal alokasi waktu, koordinasi, hingga efisiensi anggaran, itu lebih merupakan bentuk penghakiman sepihak," ujarnya.
"Apalagi sampai menyebut Menlu terancam tercatat dengan nilai merah dalam sejarah. Itu kan biasanya dikaitkan dengan integritas dan kinerja yang rendah. Tudingan itu sama sekali tidak berdasar."
Di sisi lain, Habiburokhman justru membeberkan fakta yang menurutnya bertolak belakang dengan kritik tersebut. Ia menegaskan integritas Sugiono bersih, tanpa noda. Sementara kinerja diplomasinya justru sedang di puncak, mengingat dinamika geopolitik global yang begitu kompleks.
"Kinerja diplomasi luar negeri kita justru saat ini mencapai salah satu puncaknya," tegasnya.
"Kita lihat sendiri, Pak Prabowo didampingi Menlu Sugiono bisa menjalin hubungan yang luwes dengan pemimpin-pemimpin besar dunia dari berbagai blok politik."
Soal isu efisiensi anggaran yang juga disorot Dino, Habiburokhman punya penjelasan lain. Menurutnya, hal itu adalah kebijakan presiden, bukan semata-mata wewenang atau kesalahan menteri luar negeri. Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan penghematan itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan penggunaan anggaran negara yang lebih hati-hati.
Pada akhirnya, meski saling bersilang pendapat, Habiburokhman menutup pernyataannya dengan nada rekonsiliatif. Dalam demokrasi, kritik dan respons adalah hal wajar. Yang penting, semua pihak punya komitmen yang sama: memajukan bangsa.
Artikel Terkait
Jakarta Padat Aktivitas: Kerja Bakti 100 Ribu Personel, Persiapan Festival Imlek, hingga Pengamanan Laga Persija
BRI Hapus Biaya Transaksi Reksa Dana di BRImo hingga Juni 2026
KBS Hancurkan Pacific Caesar 93-68, Perpanjang Penderitaan Tuan Rumah di IBL
Sekuel The Devil Wears Prada Dijadwalkan Tayang Global April-Mei 2026