Jakarta Tenang, Ancaman Mogok Nasional 5 Juta Buruh Masih Menggantung

Rencana demonstrasi besar-besaran yang sempat menggegerkan Ibu Kota akhirnya ditunda. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh memutuskan untuk tidak melanjutkan aksinya di sekitar Istana Merdeka dan gedung DPR hari ini. Alasan penundaan ini ternyata cukup sederhana: pemerintah sendiri menunda pengumuman kenaikan upah minimum provinsi yang sedianya akan diumumkan pada 21 November lalu.

Menurut Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh, tujuan utama aksi 24 November adalah untuk mendesak pemerintah menunda pengumuman itu. Nah, karena pemerintah sudah melakukannya, maka aksi pun ikut ditunda.

"Rencana aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 24 November 2025 dibatalkan atau ditunda, karena tujuan aksi 24 November adalah meminta pemerintah tidak mengumumkan dulu kenaikan upah minimum pada 21 November 2025 yang lalu. Dan akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut, sehingga KSPI dan Partai Buruh pun membatalkan atau menunda aksi 24 November 2025,"

Jadi, ini seperti gencatan senjata sementara. Tapi jangan salah, ancaman aksi masih menggantung. Said Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa demo akan tetap digelar, tepatnya satu hari sebelum dan satu hari setelah pengumuman resmi pemerintah, jika hasilnya tidak memuaskan.

Dan itu belum seberapa. Buruh juga punya senjata pamungkas: rencana mogok nasional yang melibatkan sekitar 5 juta pekerja. Mereka akan berhenti produksi di seluruh Indonesia jika pemerintah dianggap memaksakan kehendak terkait angka kenaikan upah minimum 2026.

Lalu, sebenarnya berapa sih angka yang diinginkan buruh? Mereka memberikan tiga opsi. Opsi pertama, kenaikan antara 8,5% hingga 10,5%. Angka ini dihitung berdasarkan inflasi 3,26% dan pertumbuhan ekonomi 5,2%, dengan indeks tertentu 1,0. Untuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Maluku Utara, indeks bisa naik ke 1,4 sehingga kenaikan mencapai 10,5%.

Opsi kedua sedikit lebih rendah, yaitu 7,77%. Ini berdasarkan data BPS terbaru: inflasi 2,65% dan pertumbuhan ekonomi 5,12% dengan indeks 1,0. Sedangkan opsi ketiga mengusulkan kenaikan 6,5%, sama seperti tahun lalu, dengan pertimbangan kondisi makroekonomi yang hampir identik.

Nah, yang perlu diwaspadai adalah jika pemerintah nanti menggunakan indeks tertentu di rentang 0,2 sampai 0,7. Itu adalah garis merah bagi buruh. Said Iqbal mengancam akan menggelar aksi akbar pengganti dan yang lebih menakutkan: mogok nasional.

"Pertama, aksi akbar di seluruh Indonesia yang tanggalnya akan ditetapkan kemudian sebagai pengganti penundaan aksi akbar 24 November 2025. Dan yang kedua, mogok nasional yang waktunya diperkirakan di antara minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan Desember 2025, yang diikuti oleh 5 juta buruh lebih dari 5 ribu perusahaan stop produksi di lebih 300 kabupaten/kota,"

Semua aksi yang akan datang ini, ditegaskannya, akan dilakukan secara konstitusional. Mereka akan memberitahukan aparat penegak hukum sesuai undang-undang yang berlaku, dengan janji aksi tertib, damai, dan bebas dari kekerasan.

Jadi, meski hari ini Jakarta tenang, ancaman badai buruh di bulan Desember masih sangat nyata. Semuanya sekarang tergantung pada keputusan pemerintah.