Pasca dimulainya gencatan senjata pada 10 Oktober, Hamas secara aktif membangun kembali struktur kekuasaannya di daerah-daerah yang sebelumnya ditinggalkan oleh pasukan militer Israel. Kelompok ini dilaporkan menindak tegas warga Palestina yang dituding melakukan kolaborasi dengan Israel, pencurian, maupun berbagai tindak kriminal lainnya.
Meskipun komunitas internasional terus mendesak Hamas untuk melakukan pelucutan senjata dan meninggalkan kekuasaan, kelompok yang didukung oleh Iran ini belum menunjukkan kesepakatan mengenai pihak mana yang akan mengambil alih pemerintahan Gaza.
Kondisi terkini menunjukkan bahwa setidaknya sepuluh warga Gaza, termasuk tiga orang pedagang, mengakui semakin merasakan cengkeraman kendali Hamas dalam kehidupan sehari-hari. Otoritas Hamas disebutkan memonitor semua barang yang masuk ke Jalur Gaza, mengenakan pajak untuk impor barang privat seperti bahan bakar dan rokok, serta memberikan sanksi denda kepada pedagang yang dianggap menetapkan harga di atas ketentuan.
Artikel Terkait
Libur Panjang Paskah, Kawasan Monas Ramai Dikunjungi Keluarga
Pengacara Bantah Kliennya Ada di TKP Kasus Kekerasan Seksual di Tanah Abang
Lansia di Jepara Tewaskan Mantan Mertua Usai Bakar Korban dengan Pertalite
Satgas PRR: 230 Huntap Selesai, 90% Huntara Terpenuhi di Sumatera Pascabencana