Whoosh Tak Boleh Pakai APBN: Analisis Wacana PSO untuk Kereta Cepat

Operator PT KCIC merupakan joint venture antara PT KAI dan konsorsium BUMN Tiongkok yang beroperasi dengan model bisnis komersial. Sumber pendapatan utamanya berasal dari tiket, retail, dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD). Layanan ini bersifat premium dengan harga tiket berkisar Rp 250.000 hingga Rp 350.000. Struktur keuangan proyek didanai melalui kombinasi pinjaman luar negeri dari China Development Bank dan ekuitas BUMN, dengan bunga pinjaman sekitar 3,4-4% per tahun dan tenor 40 tahun.

Masalah utama yang dihadapi adalah tingkat okupansi yang rendah, berada di bawah proyeksi break-even, yang menyebabkan arus kas negatif dan beban bunga tidak tertutup. Wacana PSO dalam konteks ini tidak diarahkan untuk menurunkan harga tiket bagi masyarakat kecil, melainkan untuk mencegah default terhadap kewajiban hutang proyek.

Penyimpangan Prinsip PSO yang Sebenarnya

Jika PSO digunakan untuk menutup bunga utang, maka mekanisme tersebut tidak lagi sesuai dengan kaidah akademik PSO yang mensyaratkan targeted, efisien, dan non-distortif. Tindakan ini juga melanggar prinsip disiplin fiskal negara sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Secara teori, PSO dirancang untuk melayani publik dan menjaga keseimbangan sosial, bukan menjadi bailout terselubung yang mengaburkan tanggung jawab fiskal.

Dampak Potensial bagi Masa Depan

Penerapan PSO untuk Whoosh tidak hanya keliru secara hukum dan akademis, tetapi juga berpotensi menciptakan epidemi fiskal yang dapat menggerogoti kepercayaan pasar, merusak disiplin BUMN, dan menempatkan APBN sebagai tameng bagi risiko kreditur asing. Ketika PSO menjadi alat untuk menutup bunga utang, hal tersebut berubah menjadi "pajak masa depan" yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya untuk kegagalan saat ini.