Dugaan Korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung: KPK Harus Usut Tuntas

Oleh ANTHONY BUDIAWAN
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Tulisan ini merupakan pengaduan masyarakat terbuka kepada KPK mengenai dugaan korupsi dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), sekaligus menanggapi imbauan KPK kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi.

Masalah dan Dugaan Korupsi dalam Proyek KCJB

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km sejak awal diwarnai berbagai masalah dan indikasi korupsi. Berikut adalah tiga poin utama dugaan korupsi dalam proyek KCJB:

1. Indikasi Markup Harga Proyek

Biaya proyek KCJB menunjukkan ketidakwajaran dengan nilai mencapai 6,02 miliar dolar AS atau setara 41,96 juta dolar AS per km. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan proyek serupa di China seperti kereta cepat Shanghai-Hangzhou yang hanya menelan biaya 22,93 juta dolar AS per km.

Selisih harga mencapai 19 juta dolar AS per km atau total kemahalan sekitar 2,7 miliar dolar AS. Proses evaluasi proyek yang tidak profesional dan cenderung berpihak pada pihak tertentu menguatkan dugaan markup ini.

2. Komponen Bunga Pinjaman yang Tidak Wajar

Perbandingan skema pembiayaan menunjukkan perbedaan signifikan dalam komponen bunga. China menawarkan bunga 2% per tahun, sementara Jepang hanya 0,1% per tahun. Dengan pembiayaan utang 4,5 miliar dolar AS, beban bunga pinjaman China mencapai 90 juta dolar AS per tahun, 20 kali lipat lebih tinggi dari Jepang yang hanya 4,5 juta dolar AS per tahun.

Dalam masa tenggang 10 tahun, total bunga pinjaman China mencapai 900 juta dolar AS, sementara Jepang hanya 45 juta dolar AS. Pengabaian komponen biaya bunga dalam evaluasi proyek termasuk pelanggaran serius.

3. Pembengkakan Biaya yang Tidak Normal

Biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS menjadi total 7,22 miliar dolar AS. Pembengkakan 20% ini tidak wajar mengingat proyek seharusnya bersifat turnkey dengan harga tetap. Yang lebih memprihatinkan, 75% pembiayaan utang dari cost overrun dikenakan bunga 3,4% per tahun.

Total bunga pinjaman proyek kini mencapai 120,6 juta dolar AS per tahun atau sekitar Rp1,97 triliun, sementara penawaran Jepang hanya sekitar Rp75 miliar per tahun.

Desakan untuk KPK

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, KPK harus segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan korupsi dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Masyarakat menuntut transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini.