Polemik Freeport dan Kaitannya dengan Geopolitik Irian Barat, Diungkap Mantan Menteri ESDM

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, akhirnya angkat bicara mengenai polemik yang melingkupi PT Freeport Indonesia. Menurutnya, isu ini tidak bisa dilepaskan dari masalah geopolitik sejarah bergabungnya Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengungkapan ini disampaikan Arcandra dalam sebuah diskusi bersama sejarawan Indra J Piliang dan wartawan senior Darmawan Sepriyossa, yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Masa Berlaku Kontrak Freeport dan Pasal Perpanjangan

Arcandra menjelaskan logika dasar investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di Indonesia. Perusahaan berinvestasi berdasarkan kontrak yang diberikan pemerintah.

"Kontrak terakhir Freeport itu, kita tanda-tangani waktu zaman saya itu tahun 1991. Dan 30 tahun dari 1991 adalah tahun 2021, dia harus berakhir 2021. Kalau begitu berakhir tungguin saja balik ke Indonesia, kan itu logika dasarnya," ujar Arcandra.

Namun, lanjut ahli migas lulusan ITB ini, terdapat pasal dalam perjanjian yang menyulitkan. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika Freeport mengajukan perpanjangan kontrak, permohonan itu tidak boleh ditolak.

Arcandra kemudian mengajak untuk melihat lebih dalam konteks geopolitik energi di balik kembalinya Irian Barat ke Indonesia. Ia menyinggung adanya campur tangan PBB dalam proses tersebut.