Netanyahu Resmi Tolak Rencana Damai 15 Poin untuk Gaza, Hamas Justru Menerima

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menolak rencana perdamaian 15 poin untuk Gaza yang dirancang oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), sebuah institusi multinasional yang dipimpin AS dan dibentuk oleh Presiden Donald Trump. Penolakan itu disampaikan dalam rapat kabinet pada Minggu (9/8/2026).

Alasan utama penolakan berpusat pada urutan pelaksanaan keamanan. Netanyahu menegaskan militer Israel tidak akan mundur selangkah pun sebelum seluruh persenjataan Hamas, baik senjata berat maupun ringan, dilucuti secara total dan nyata. Selain itu, ia kembali mempertegas posisi politiknya bahwa selama ia menjabat, tidak akan pernah ada pembentukan negara Palestina, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.

Sikap keras Netanyahu juga dipengaruhi oleh tekanan politik domestik menjelang pemilu Israel. Para menteri sayap kanan ekstrem dalam kabinetnya menolak keras proposal damai itu, sehingga menerima kesepakatan dinilai dapat mengancam popularitas politiknya.

Isi Rencana Perdamaian BoP

Dokumen 15 poin yang diumumkan Trump merupakan peta jalan lanjutan dari kerangka gencatan senjata. Beberapa poin utamanya meliputi pelucutan senjata total Hamas dan kelompok milisi lainnya secara bertahap, penarikan mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza ke garis batas yang disepakati, pengalihan tata kelola harian Gaza kepada komite teknokrat sipil Palestina di bawah pengawasan internasional, serta pelaksanaan program rekonstruksi besar-besaran untuk memulihkan wilayah Gaza yang hancur akibat perang.

Hamas Menerima, AS Terjepit

Kontras dengan Israel, Hamas menyatakan komitmennya dan menerima peta jalan tersebut. Kelompok itu justru mendesak Amerika Serikat dan tim mediator internasional untuk menekan pemerintahan Netanyahu agar mematuhi dokumen perdamaian.

Penolakan terbuka ini memicu keretakan yang jarang terjadi antara Netanyahu dan Trump, mengingat Trump sebelumnya mengklaim bahwa Israel telah menyetujui dan sangat menyukai rencana damai tersebut. Langkah Israel ini kembali membawa upaya mediasi konflik di Timur Tengah ke dalam jalan buntu.

Akademisi asal Israel, Shaiel Ben-Ephraim, mengomentari situasi ini dengan tajam. "Sekarang sudah resmi: Hamas setuju untuk melepaskan senjata. Israel menolak untuk mundur. Para sandera hanyalah alasan. Hamas hanyalah alasan. Genosida adalah tujuannya," tulisnya di media sosial.

Senada dengan itu, Jon Wiltshire juga mengkritik sikap Israel. "Meskipun Hamas benar-benar melepaskan senjata sepenuhnya, Israel akan terus membantai warga Palestina dan merampas tanah. AS akan terus memfasilitasi kesepakatan pengembangan ulang ilegal untuk mengisi kantong keluarga Trump dan kroni-kroni mereka. Sebenarnya, tawaran itu adalah 'melawan dan warga Palestina akan mati atau menyerah dan warga Palestina akan mati'," ujarnya.