Penolakan Netanyahu terhadap Roadmap Gaza Menguji Relevansi Board of Peace

Penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap peta jalan gencatan senjata tahap kedua di Gaza menjadi ujian serius bagi kredibilitas Board of Peace (BoP) sebagai lembaga penyelesaian konflik. Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari posisi-posisi strategis di Jalur Gaza dan tidak akan menghentikan operasi militer sebelum Hamas benar-benar kehilangan kemampuan militernya.

Sikap tersebut disampaikan langsung kepada utusan BoP untuk Gaza, Nickolay Mladenov, dan keberatan resmi Israel diteruskan kepada Board of Peace serta pemerintahan Presiden Donald Trump. Padahal, proposal tersebut telah diterima Hamas dan memuat penarikan bertahap pasukan Israel, pelucutan senjata berat Hamas, serta transisi administrasi dan keamanan di Gaza.

Penolakan ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam kajian stratejik global: apakah Board of Peace masih memiliki relevansi strategis ketika salah satu aktor utama mampu mengabaikan keputusan yang telah disusun tanpa konsekuensi nyata?

Dalam perspektif Hans J. Morgenthau, politik internasional pada hakikatnya merupakan perjuangan mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Ia menyatakan bahwa "international politics, like all politics, is a struggle for power" dan bahwa kepentingan nasional dipahami sebagai "interest defined in terms of power" (Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 1948). Karena itu, negara akan selalu mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan komitmen terhadap lembaga internasional.

Sikap Netanyahu dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan kepentingan strategis Israel yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan dari ancaman Hamas, tetapi juga dengan visi politik-teritorial Israel Raya (Greater Israel), yakni aspirasi untuk mempertahankan atau memperluas kendali atas wilayah yang dipandang memiliki makna historis dan religius dalam tradisi Yahudi. Selama tujuan tersebut dipersepsikan sebagai bagian dari kepentingan nasional, Israel akan lebih mengandalkan kekuatan militer daripada jaminan yang diberikan lembaga internasional.

Dari sudut pandang realisme, tindakan Israel rasional. Negara tidak akan menyerahkan keamanan nasional kepada institusi internasional apabila institusi tersebut tidak mampu menjamin kepentingan strategisnya. Dalam logika ini, kekuatan militer tetap menjadi instrumen utama politik internasional.

Di sinilah persoalan mendasar Board of Peace. Relevansi sebuah lembaga internasional tidak ditentukan oleh nama besar, jumlah anggota, atau banyaknya pertemuan yang diselenggarakan, melainkan oleh kemampuannya memengaruhi keputusan para aktor utama yang berkonflik.

Ketika Israel secara terbuka menolak roadmap yang disusun BoP, sementara lembaga tersebut tidak memiliki mekanisme yang mampu mengubah keputusan tersebut, muncul kesan bahwa Board of Peace tidak memiliki strategic leverage. Tanpa daya tekan politik, ekonomi, maupun keamanan, keputusan yang dihasilkannya lebih bersifat normatif daripada operasional.

Akibatnya, BoP berisiko bergeser dari lembaga pengambil keputusan menjadi sekadar forum konsultasi. BoP tetap dapat memfasilitasi dialog dan menghasilkan rekomendasi, tetapi tidak mampu memastikan rekomendasi tersebut dijalankan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer dan kepentingan strategis besar.

Walhasil, dari perspektif realisme Hans J. Morgenthau, Board of Peace dapat dinilai mulai kehilangan relevansi strategis apabila tidak lagi mampu memengaruhi perilaku Israel sebagai aktor utama dalam konflik. Selama kepentingan nasional yang didefinisikan dalam kerangka kekuasaan tetap menjadi dasar pengambilan keputusan, lembaga internasional tanpa daya paksa akan sulit memainkan peran strategis dalam menjaga perdamaian dunia.