Survei: Hampir Separuh Warga AS Dukung Penangkapan Netanyahu

- Sabtu, 01 Agustus 2026 | 08:25 WIB
Survei: Hampir Separuh Warga AS Dukung Penangkapan Netanyahu

Hampir separuh warga Amerika Serikat mendukung penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu apabila ia memasuki wilayah AS. Dukungan itu mengemuka dalam jajak pendapat yang digelar The Economist bersama YouGov.

Survei yang dilakukan pada 25–27 Juli terhadap 1.559 responden dewasa itu menunjukkan 49 persen responden setuju Netanyahu ditangkap sesuai surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sebanyak 27 persen menolak, dan 23 persen belum menentukan sikap.

Tidak hanya itu, 47 persen responden menilai Netanyahu sebagai "penjahat perang", sementara 24 persen tidak setuju dengan label tersebut, dan 29 persen mengaku tidak yakin. Terkait perang di Jalur Gaza, 43 persen responden menilai apa yang terjadi merupakan genosida, 24 persen berpendapat sebaliknya, dan 32 persen tidak memberikan penilaian.

Hasil survei ini dipublikasikan pada Rabu (30/7/2025), bertepatan dengan kunjungan Netanyahu ke Washington. Presiden AS Donald Trump menegaskan Netanyahu tidak akan ditangkap selama berada di AS.

Perdebatan mengenai status hukum Netanyahu kembali mencuat setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Keduanya diduga melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk menggunakan kelaparan sebagai metode perang serta menargetkan warga sipil.

Sebelumnya, Wali Kota New York Zohran Mamdani sempat menyerukan penangkapan Netanyahu, tetapi kemudian menarik pernyataannya dengan alasan tidak memiliki kewenangan hukum.

Sejumlah pakar hukum menilai kemungkinan penangkapan Netanyahu di AS sangat kecil. AS dan Israel bukan anggota ICC, dan ada berbagai pertimbangan hukum, termasuk American Service-Members' Protection Act serta prinsip kekebalan diplomatik.

Meski demikian, survei ini menunjukkan penurunan citra Netanyahu di mata publik AS. Perlindungan politik dan hukum yang masih dimilikinya membuat pelaksanaan surat perintah penangkapan di AS dinilai hampir mustahil.

Editor: Redaksi MuriaNetwork

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags