Mensos Gus Ipul Sampaikan Lima Pesan Strategis untuk Perkuat Kesejahteraan Sosial

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan lima pesan kunci kepada Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dalam peringatan HUT ke-59 organisasi tersebut di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Pesan-pesan itu diharapkan menjadi arah penguatan peran DNIKS sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dalam sambutannya, Gus Ipul sapaan akrab Saifullah Yusuf mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan bahwa meski Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, masih ada pekerjaan rumah besar berupa kesenjangan. "Ada keberhasilan kita, tetapi juga ada PR besar kita, yaitu mengenai kesenjangan. Setidak-tidaknya ada tiga, yakni kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, kualitas pendidikan yang belum merata, serta pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan," ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden juga kerap mengajak seluruh jajaran pemerintah kembali meneguhkan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 dan 34 UUD 1945, sebagai landasan mewujudkan kesejahteraan sosial. Tugas Kementerian Sosial, kata Gus Ipul, adalah mengeksekusi amanat itu melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi fakir miskin, anak telantar, serta kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Kalau kita ingin membantu Presiden, kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan, maka proses bisnis ini harus juga dijadikan pedoman," tegasnya.

Peringatan HUT ke-59 DNIKS mengusung tema "Ikut Memajukan Kesejahteraan Umum". Acara dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie, serta jajaran Kementerian Sosial, organisasi sosial, dan mitra kesejahteraan sosial.

Gus Ipul merinci lima pesan utama kepada DNIKS. Pertama, memperkuat kualitas data kesejahteraan sosial. Menurutnya, seluruh intervensi sosial harus berbasis data akurat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "DNIKS harus juga ikut peduli untuk menghadirkan data yang akurat. Sejak tahun 2025 kita memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tugas Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan kementerian lain adalah membantu pemutakhiran data tersebut," katanya.

Kedua, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Gus Ipul menilai masih banyak LKS yang belum memiliki standar kelembagaan, SDM, maupun sarana prasarana yang memadai. "Saya ingin DNIKS membantu supaya Lembaga Kesejahteraan Sosial ini profesional dan melayani pemerlu pelayanan sosial dengan kualitas yang baik serta berstandar nasional," ujarnya.

Ketiga, mendorong akreditasi LKS secara lebih luas untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah penyimpangan. "Oleh karena itulah saya juga meminta DNIKS untuk mendorong adanya akreditasi LKS di seluruh Indonesia untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap LKS-LKS dan memitigasi adanya penyimpangan-penyimpangan," kata Gus Ipul.

Keempat, memperluas jejaring kemitraan dengan dunia usaha, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial semakin berkelanjutan. Kelima, mendorong lahirnya inovasi program yang adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga manfaat layanan sosial dapat semakin dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie mengatakan selama 59 tahun DNIKS telah menjadi mitra strategis Kementerian Sosial dan menaungi berbagai organisasi sosial. "Ternyata DNIKS punya sejarah yang lumayan panjang. Punya peran yang lumayan panjang untuk menjadi mitra Kementerian Sosial sejak kelahirannya. Oleh karena itu, sampai hari ini menjadi mitra dan sekaligus melakukan inovasi dan kreasi-kreasi sehingga tidak selalu bergantung kepada Kementerian Sosial," ujarnya.

Menurut Effendy, momentum HUT ke-59 menjadi kesempatan memperkuat konsolidasi organisasi kesejahteraan sosial hingga ke daerah melalui BK3S dan LKKS. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi bersama pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. "Melalui forum ini saya mengajak kita membangun kolaborasi. Kolaborasi untuk pemberantasan kemiskinan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Indonesia," katanya.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menegaskan program-program pemerintah saat ini berfokus pada masyarakat miskin dan desa sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi. "Semua program Bapak Presiden yang disasar utamanya adalah masyarakat di level bawah. Karena itu Kementerian Desa bersama Kementerian Sosial harus terus bersinergi mempercepat pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Rangkaian peringatan HUT ke-59 DNIKS ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur sekaligus komitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi sosial, dunia usaha, dan masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum.