Kemensos dan 66 Pemda Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Kementerian Sosial bersama 66 pemerintah daerah dari berbagai provinsi mempercepat pemenuhan lahan dan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, pada 12-13 Agustus 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi keluarga-keluarga yang paling tidak mampu. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyediaan lahan, sementara pembangunan dilakukan secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga terkait.

"Ini adalah satu persembahan Bapak Presiden untuk keluarga-keluarga paling tidak mampu. Anggarannya dari APBN atas arahan Presiden. Yang diberi tugas pembangunan adalah Kementerian Sosial, dengan dibantu oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2026).

Gus Ipul mengakui bahwa penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan terbesar. Lahan yang diusulkan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga memenuhi berbagai persyaratan agar pembangunan dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

"Ternyata dalam praktiknya menyediakan lahan itu tidak mudah. Banyak syarat-syaratnya dan syarat-syarat ini harus kita cukupi dengan proses yang benar, tertib, sekaligus prudent, dengan kehati-hatian," katanya.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk aspek pertanahan, tata ruang, lingkungan, hingga persyaratan teknis lainnya. Dalam rapat tersebut, Kemensos mempertemukan pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan.

Progres Pembangunan

Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah berjalan di 104 titik di berbagai wilayah Indonesia. Meski demikian, ia mengakui ada kendala di sejumlah lokasi terkait kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk dibangun.

"Sudah dalam proses pembangunan di 104 titik. Memang ada beberapa kendala tanahnya tidak bisa dibangun. Padahal juga sudah punya anggaran. Tetapi 104 ini sudah dianggarkan dan sekarang ini akan dibangun lagi," jelasnya.

Progres pembangunan di sejumlah daerah telah mencapai 98 hingga 99 persen, sementara beberapa lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Di sisi lain, berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah berupaya memastikan sekolah-sekolah rintisan ini dapat berlanjut dan memperoleh fasilitas permanen agar layanan pendidikan bagi para siswa tidak terputus.

"Kami berharap kepada Bapak-Ibu sekalian yang memiliki sekolah rintisan bekerja keras supaya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas," kata Gus Ipul.

Pendidikan Berkualitas bagi yang Tersisih

Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan berbasis asrama yang menyelenggarakan pendidikan formal jenjang dasar hingga menengah secara terintegrasi. Program ini ditujukan bagi peserta didik dari keluarga miskin, miskin ekstrem, maupun rentan, dan telah diatur resmi melalui Peraturan Menteri Sosial.

Gus Ipul menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar mendirikan gedung baru. Sekolah ini merupakan wujud nyata negara dalam membukakan pintu akses pendidikan yang layak bagi anak-anak yang selama ini tersisih.

Sebagai sekolah berasrama, Sekolah Rakyat dilengkapi fasilitas pendidikan dan penunjang yang memadai. Selama masa studi, anak-anak tidak hanya mengecap pendidikan, tetapi juga mendapatkan pengasuhan serta pemenuhan kebutuhan dasar yang terjamin.

"Memang ini untuk yang paling miskin, tetapi diberi fasilitas. Mungkin secara umum masih di atas rata-rata sekolah kebanyakan. Dengan tanah seluas ini, dengan gedung semegah ini, fasilitasnya cukup lengkap. Tetapi inilah cara negara memuliakan orang miskin, cara negara memuliakan mereka yang selama ini belum terbawa dalam proses pembangunan," ungkapnya.

Ia menilai pendekatan tersebut penting karena kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial yang bersifat sementara. Anak-anak dari keluarga miskin perlu mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, sementara keluarganya tetap mendapatkan intervensi sosial secara terpadu.

"Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh," tegasnya.

Apresiasi untuk Pemda

Gus Ipul mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berupaya menyediakan lahan dan mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, berbagai kendala yang muncul di lapangan perlu diselesaikan melalui kolaborasi, bukan dibebankan kepada satu pihak.

"Terima kasih kepada kabupaten dan kota yang selama ini telah berjuang luar biasa sehingga akhirnya berdiri gedung-gedung Sekolah Rakyat," katanya.

Ia memahami proses pemenuhan lahan dan persyaratan pembangunan tidak selalu mudah. Namun, ia meminta pemerintah daerah tidak menyerah menghadapi berbagai kendala administratif maupun teknis.

"Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya kendala di lapangan. Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya tantangan-tantangan tersendiri. Tapi saya yakin sebagai pemerintah kita bisa mengatasi semua itu," ujar Gus Ipul.

Rapat koordinasi ini diikuti 66 perwakilan dari tujuh provinsi yang masih perlu melengkapi persyaratan pembangunan, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Riau. Kemensos pun mendorong percepatan penyelesaian syarat tersebut secara bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait.

"Kehadiran Bapak-Ibu di sini adalah tugas mulia, bahkan tugas yang sangat-sangat mulia. Mari kita penuhi segala persyaratan yang ada," tutupnya.