Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk menjaga sistem rekrutmen yang bersih dan transparan. Menurutnya, akuntabilitas dalam penerimaan calon praja menjadi kunci keberhasilan organisasi.
"Rekrutmen yang salah menyumbang 60 persen kegagalan. Rekrutmen yang benar menyumbang 60 persen keberhasilan organisasi," ujar Mendagri saat memberikan arahan pada acara Pembekalan Praja Utama Angkatan XXXIII Tahun 2026 di Gedung Balairung Rudini IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (22/7/2026).
Di hadapan civitas academica IPDN, Tito menegaskan tidak akan segan menindak tegas jika ada praktik suap dalam rekrutmen. Ia menilai praktik tersebut hanya akan merugikan institusi.
"Saya tidak mau ada bayar membayar, kalau ada pasti akan saya tindak tegas. Tidak ada bermain seperti itu karena akan merugikan organisasi," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga melakukan pengecekan acak dengan memanggil sepuluh calon wisudawan terbaik ke atas panggung. Ia menyapa dan berbincang akrab dengan mereka untuk memastikan proses rekrutmen berjalan akuntabel.
"Saya merasa bangga dengan IPDN, artinya proses belajar-mengajarnya benar. Ada anaknya buruh, ada orang kecil, ada yang TNI-Polri tetapi pangkatnya tidak tinggi. Artinya masuk dalam low middle class tetapi bisa menjadi juara di sini," tutur Mendagri.
Usai berbincang, Tito mengenang momen wisuda tahun lalu. Ia mengaku bangga karena IPDN memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa.
"Tahun lalu saya masih ingat, sembilan dari sepuluh yang terbaik berasal dari low middle class. Di sini betul-betul murni, tidak ada sogok-menyogok. Itu yang membuat saya datang ke sini dengan hati yang lega," tandasnya.
Sebagai informasi, jumlah praja IPDN yang akan diwisuda dan dilantik tahun ini sebanyak 1.204 orang. Mereka terdiri atas 728 laki-laki dan 476 perempuan yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Artikel Terkait
Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Rekrutmen IPDN Harus Bersih dan Transparan
Tito Karnavian Dorong Swasta Percepat Program Perumahan Rakyat
Pemerintah Targetkan Hunian Tetap di Wilayah Bencana Sumatera Selesai 2027
Mendagri Minta K/L Terbuka Soal Anggaran Rehabilitasi Pascabencana Sumatera