Puan Tekankan Penguatan Sentralitas ASEAN di Tengah Gejolak Global

Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan penguatan sentralitas ASEAN di tengah meningkatnya tantangan geopolitik global. Hal itu disampaikannya saat membuka Sidang ke-17 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7).

Dalam forum yang dipimpin DPR RI sebagai tuan rumah tersebut, Puan menyoroti situasi dunia yang semakin kompleks. Menurutnya, penghormatan terhadap hukum internasional mulai melemah, sistem multilateral mengalami krisis legitimasi, dan kecenderungan unilateralisme terus meningkat.

"Kita berhadapan pada situasi di mana penghormatan terhadap hukum internasional banyak dipertanyakan, sistem multilateral mengalami krisis legitimasi, dan kecenderungan unilateral yang terus meningkat," kata Puan.

Kondisi itu, lanjutnya, menuntut negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama demi menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. "Dalam situasi inilah, AIPA harus menegaskan komitmennya untuk memperkuat sentralitas ASEAN, yakni ASEAN sebagai penggerak utama dalam hubungan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan di kawasan," ujarnya.

Puan menegaskan sentralitas ASEAN harus dibangun di atas nilai-nilai ASEAN Way, yaitu melalui dialog, konsensus, dan kerja sama antarnegara anggota. "Pada kesempatan ini, saya mengingatkan kembali bahwa sentralitas ASEAN bertumpu pada kesungguhan untuk terus memperkuat persatuan, kepercayaan, dan kerja sama kawasan berlandaskan nilai-nilai ASEAN Way," katanya.

Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga soliditas ASEAN dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip multilateralisme. "Indonesia akan terus bekerja agar ASEAN tetap relevan di dunia yang multipolar, dan sentralitas ASEAN tetap mampu menjadi navigasi kita bersama dalam dinamika geopolitik global," kata dia.

Menurut Puan, parlemen memiliki peran penting dalam memperkuat sentralitas ASEAN karena menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan arah kebijakan kawasan. Dalam forum itu, peserta membahas dua isu utama: penguatan tata kelola perdamaian yang inklusif serta kontribusi parlemen ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau.

"Kedua isu ini bukan sekadar wacana, melainkan tanggung jawab legislatif yang harus diterjemahkan ke dalam regulasi dan pengawasan yang nyata di masing-masing negara," jelas Puan.