Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penghentian Latsarmil KDMP Usai Lima Peserta Tewas

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menghentikan seluruh program pelatihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Desakan ini menyusul kematian lima peserta selama pelaksanaan program tersebut.

Perwakilan Koalisi dari Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menuturkan tragedi itu menunjukkan pendekatan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil, khususnya dalam program yang bertujuan menyiapkan pengelola koperasi.

"Kematian lima calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer," ujar Ardi, Minggu (28/6/2026).

Menurut dia, kompetensi pengelola koperasi seharusnya dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan kemiliteran.

Koalisi juga menilai pelibatan TNI dalam program KDMP merupakan kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Selain dinilai berada di luar mandat utama TNI, kebijakan tersebut disebut memperluas praktik militerisasi ruang sipil.

Ardi menyebut program pelatihan Manajer KDMP sejak awal telah dibangun di atas asumsi yang keliru. "Kami menilai program pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih sejak awal telah cacat secara konseptual karena dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil. Tragedi yang menewaskan lima peserta semakin menegaskan bahwa asumsi tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya," ungkapnya.

Atas peristiwa itu, koalisi mendesak pemerintah dan Komnas HAM membentuk tim investigasi pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh untuk mengusut kematian lima peserta Latsarmil. Mereka juga meminta penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang dinilai bertanggung jawab.

Selain itu, koalisi meminta penghentian seluruh rangkaian program Latsarmil bagi calon Manajer KDMP serta rencana keterlibatan militer dalam berbagai pelatihan bagi masyarakat sipil lainnya.

Koalisi juga mendesak pemerintah menghentikan pelibatan TNI dalam program-program yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara dan mengembalikan pelaksanaan program pembangunan kepada institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.