Mentan Amran Bantah Narasi Negatif soal PSN Pangan di Papua Selatan, Tegaskan Program untuk Ketahanan Pangan Nasional

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan pangan di Papua Selatan merupakan program negara yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah podcast jurnalistik untuk menanggapi berbagai narasi yang berkembang di publik mengenai program tersebut.

Menurut Amran, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyiapkan ketersediaan pangan jangka panjang seiring dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 3,5 juta hingga 4 juta jiwa setiap tahun. Ia mempertanyakan sumber pangan bagi penduduk yang terus bertambah jika tidak ada perluasan produksi melalui program strategis seperti PSN.

“Kalau tidak ditambah, tidak ada PSN untuk padi, sagu, ubi, sementara penduduk bertambah 3,5 juta sampai 4 juta orang per tahun, pangannya dari mana? Kelaparan tidak? Ini kita bangun untuk keberlanjutan Republik Indonesia karena penduduk tidak mungkin tidak bertambah,” ujar Amran.

Ia menjelaskan, pengembangan pangan di Papua merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan pusat-pusat produksi pangan baru di berbagai wilayah Indonesia. Selain padi, pemerintah juga mendorong pengembangan komoditas lokal seperti sagu dan ubi yang telah lama menjadi sumber pangan masyarakat Papua.

Amran membantah narasi yang menyebut masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan yang dikelola dalam PSN merupakan milik masyarakat setempat, bukan dikuasai oleh badan usaha milik negara, pemerintah, maupun swasta.

“Enam puluh ribu hektare itu tidak ada yang punya BUMN, tidak ada yang punya negara, tidak ada yang punya swasta. Semuanya punya masyarakat setempat. Itu kejam fitnanya kalau dikatakan masyarakat tidak menikmati manfaatnya,” tegasnya.

Menurut Amran, pemerintah justru memberikan berbagai dukungan kepada masyarakat berupa alat dan mesin pertanian, benih unggul, pembangunan irigasi, hingga pendampingan budidaya untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani. “Dikasih traktor, dikasih irigasi, dikasih benih gratis. Kira-kira salahnya di mana? Padahal kita ingin mereka sejahtera,” katanya.

Mentan juga membantah tudingan yang mengaitkan proyek tersebut dengan kepentingan pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa program yang berjalan merupakan proyek negara yang melibatkan banyak pihak dan ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. “Kontraktor yang bekerja ada 135 perusahaan. Kenapa hanya satu nama yang disebut? Jangan fitnah orang. Yang dikerjakan itu adalah proyek negara untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Amran mengajak semua pihak untuk melihat langsung kondisi di lapangan agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan program tersebut. “Kalau mau datang ke sana, saya terima hari ini juga. Saya bertanggung jawab penuh. Mari lihat fakta, jangan hanya percaya fiksi,” ujarnya.

Menurut Amran, manfaat program mulai dirasakan masyarakat. Penerapan teknologi pertanian modern mampu meningkatkan produktivitas lahan secara signifikan. Jika sebelumnya petani hanya menanam satu kali dalam setahun dengan produktivitas sekitar tiga ton per hektare, kini hasil panen dapat mencapai sekitar tujuh ton per hektare dengan intensitas tanam hingga tiga kali setahun.

Ia menegaskan bahwa pembangunan pertanian di Papua tidak hanya penting bagi masyarakat setempat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar menjaga ketahanan pangan nasional di masa depan. “Kita butuh pengkritik konstruktif, bukan fitnah yang memecah belah bangsa. Negara ini membutuhkan orang-orang yang punya idealisme dan kritik yang membangun. Tetapi jangan memutarbalikkan fakta. Yang kita bangun adalah kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan Republik Indonesia,” pungkasnya.