Prabowo Diserang Justru Saat Programnya Paling Pihak ke Rakyat Kecil

Presiden Prabowo Subianto justru menghadapi gelombang kritik dan serangan negatif di saat ia dinilai lebih memprioritaskan kepentingan rakyat kecil. Ironi ini menjadi sorotan banyak pihak, mengingat berbagai program yang diluncurkan pemerintahannya secara langsung menyasar kelompok masyarakat paling bawah. Alih-alih mendapat apresiasi, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu justru kerap menjadi sasaran cibiran.

Perjalanan politik Prabowo menuju kursi kepresidenan tidaklah singkat. Ia tercatat tiga kali mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden pada 2009, 2014, dan 2019. Meski demikian, ia tetap konsisten berada di jalur demokrasi konstitusional melalui pemilu. Kemenangan pada Pilpres 2024, menurut sejumlah pengamat, merupakan hasil dari perjuangan dan kegigihannya sendiri, bukan karena pengaruh atau bantuan dari keluarganya.

Setelah resmi menjabat, salah satu fokus utama Prabowo adalah mengangkat harkat dan martabat bangsa menuju kemandirian. Ia bertekad menjauhkan Indonesia dari posisi sebagai bangsa yang bergantung pada pihak lain. Dengan mandat yang diperolehnya, ia pun leluasa menjalankan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat miskin.

Salah satu program unggulannya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 62 juta penerima manfaat. Program ini dirancang untuk meminimalkan angka stunting dan malnutrisi, khususnya pada anak-anak dan ibu hamil di lapisan bawah. Di sisi lain, MBG juga berhasil menciptakan lapangan kerja yang menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja di berbagai daerah.

Di luar itu, pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian serius. Melalui Kejaksaan Agung, berbagai kasus korupsi ditindak secara tegas. Prabowo juga berupaya memperkuat ketahanan pangan, mencegah kebocoran anggaran, menjaga aset strategis nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi Indonesia.

Lantas, mengapa di tengah berbagai upaya tersebut, Prabowo justru menuai banyak tekanan? Jawabannya, menurut sejumlah analisis, terletak pada sasaran programnya yang lebih menyentuh kelas bawah dibandingkan kelas menengah dan atas. Program MBG, misalnya, tidak dapat dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Kelompok inilah yang kemudian secara masif menggunakan media sosial untuk melontarkan kritik dan agitasi terhadap kebijakan pemerintah.

Sementara itu, kelas bawah jarang aktif bermedia sosial untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Suara dan kepentingan kelompok ini pun jarang terdengar di permukaan. Ketimpangan partisipasi digital ini menciptakan ilusi bahwa kebijakan Prabowo tidak populer, padahal kenyataannya justru sebaliknya.

Sebagai perbandingan, pada era Presiden Joko Widodo, prioritas program lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur masif seperti MRT dan jalan tol. Kelas menengah dan atas menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya, karena mereka adalah pengguna utama kendaraan roda empat dan bahan bakar nonsubsidi. Kelompok ini juga paling aktif bersuara di media sosial, sehingga aspirasi mereka lebih dominan di ruang publik.

Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo, secara relatif, lebih berpihak kepada rakyat kecil dibandingkan para pendahulunya. Pertanyaan pun muncul: bagaimana mungkin ada demonstrasi yang memperjuangkan subsidi Pertamax untuk kelas menengah yang bermobil, sementara rakyat kecil justru terancam kehilangan akses terhadap Makan Bergizi Gratis? Kelompok yang seharusnya merasa terusik justru adalah para mafia tambang dan migas, serta koruptor yang kini tengah giat digaruk oleh pemerintah.

Dalam konteks ini, sebuah perumpamaan lama mungkin relevan: meskipun Prabowo bisa berjalan di atas air, pasti akan ada saja yang berkomentar sinis. "Ah, itu karena dia tidak bisa berenang," kata mereka. Padahal, untuk apa berenang hingga basah kuyup jika bisa berjalan di atas air dengan tetap kering?