Pemkot Makassar Raih Penghargaan Nasional atas Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun

Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka anak putus sekolah kembali menuai pengakuan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar berhasil meraih Penghargaan Apresiasi Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Atip Latipulhayat, dalam rangkaian acara Hardiknas 2026 yang digelar di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Jakarta, Senin (25/5/2026) malam. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa apresiasi ini dipersembahkan untuk seluruh elemen pendidikan di Kota Makassar, mulai dari guru, tenaga kependidikan, orang tua, hingga peserta didik.

“Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan anak-anak didik kita di Kota Makassar, karena ini hasil kerja keras semua guru (tenaga pendidik) di Kota ini,” jelas Munafri.

Pengakuan nasional tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah kota dalam menguatkan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah (PAUD) dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah. Program ini dijalankan sebagai langkah konkret untuk memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan. Usai menerima penghargaan, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, kebijakan wajib belajar bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan upaya bersama membangun masa depan generasi Makassar agar tidak ada lagi anak yang terputus dari dunia pendidikan.

“Kita ingin mencetak generasi masa depan Makassar yang cerdas, berkarakter, tidak boleh ada lagi anak di Kota Makassar yang putus sekolah ataupun kehilangan akses pendidikan,” terangnya.

Di bawah kepemimpinannya, Pemkot Makassar terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan anggaran, pemerataan fasilitas sekolah, serta menghadirkan berbagai program inovatif, termasuk bantuan pendidikan dan beasiswa daerah sebagai bagian dari persiapan menyongsong Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah nyata dilakukan pada momentum Hardiknas 2026 dengan meluncurkan Tim Relawan Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS), yang bertugas menjaring serta mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan.

Munafri juga menegaskan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah kota. Perhatian khusus diberikan kepada tenaga pendidik yang bertugas di wilayah kepulauan dan daerah terluar Makassar melalui pemberian insentif tambahan. “Kami di Pemerintah Kota telah memberikan insentif tambahan kepada para tenaga pengajar yang bertugas jauh dari pusat kota, khususnya di pulau-pulau terluar Kota Makassar,” ungkapnya. “Ini adalah bentuk perhatian dan penghargaan atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan anak-anak bangsa,” lanjut Appi.

Selain itu, Pemkot Makassar turut menggandeng sektor swasta melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Pemerintah kota juga membentuk satuan tugas dan relawan anak putus sekolah guna memastikan seluruh anak usia sekolah kembali mendapatkan akses pendidikan. “Kami membangun satgas dan relawan anak putus sekolah untuk memastikan semua anak-anak kembali masuk sekolah. Tidak boleh ada lagi anak di Kota Makassar yang tidak mendapatkan hak pendidikan,” tegas Munafri.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Makassar menjaga keseimbangan antara pengembangan sekolah negeri dan dukungan terhadap sekolah swasta, mengingat peran strategis sekolah swasta dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Pemerintah juga menjalin kerja sama agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap dapat mengakses pendidikan melalui bantuan biaya yang bersumber dari APBD. Pembangunan infrastruktur pendidikan pun terus digenjot melalui pembenahan sarana dan prasarana guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman.

Munafri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan di Kota Makassar. “Melalui relawan anak putus sekolah, dukungan CSR perusahaan, serta penyediaan sekolah formal maupun informal, kami ingin memastikan seluruh anak di Kota Makassar mendapatkan akses pendidikan yang layak,” terangnya. Pemerintah Kota Makassar juga membuka ruang bagi pihak swasta untuk menghadirkan kelas penyetaraan bagi anak-anak putus sekolah agar tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.

“Semua anak harus sekolah. Pemerintah memastikan itu melalui berbagai instrumen dan regulasi yang diterbitkan,” tuturnya. “Anak-anak yang putus sekolah harus kembali mendapatkan akses pendidikan, termasuk melalui program penyetaraan,” sambung Appi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyampaikan apresiasi atas diraihnya penghargaan nasional tersebut dan menegaskan komitmen jajarannya dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. “Ini penghargaan Apresiasi bagi Pemerintah Kota atas Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,” ujar Achi Soleman.