Wakil Bupati Bone Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah, Tekankan Penguatan Pelayanan Publik dan Kemandirian Fiskal

- Senin, 27 April 2026 | 09:00 WIB
Wakil Bupati Bone Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah, Tekankan Penguatan Pelayanan Publik dan Kemandirian Fiskal

Wakil Bupati Bone Pimpin Upacara Hari Otonomi Daerah

Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasliddin, S.P., M.M., bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Otonomi Daerah. Acara berlangsung di halaman Kantor Bupati Bone, Kota Watampone, Senin (27/4/2026) pagi. Suasana cukup khidmat.

Upacara diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bone. Mulai dari para asisten, staf ahli Setda, kepala OPD, hingga ASN. Semua tampak serius mengikuti rangkaian acara.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Isinya cukup tegas. Ia bilang, Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremoni belaka. Lebih dari itu, ini momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah. Tujuannya satu: menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Intinya, daerah didorong untuk lebih mandiri. Khususnya dalam mengelola potensi lokal secara optimal. Tapi, kemandirian itu bukan berarti jalan sendiri. Sinergi dengan pemerintah pusat tetap harus dijaga.

Menurutnya, tanpa koordinasi yang baik, target pembangunan nasional bisa meleset. Sinkronisasi program antara pusat dan daerah jadi faktor penentu. Kalau ini tidak rapi, ya hasilnya tidak maksimal.

Beberapa langkah strategis juga disoroti. Misalnya, integrasi perencanaan dan penganggaran. Tujuannya biar tidak ada program yang tumpang tindih. Lalu, reformasi birokrasi berbasis hasil juga didorong. Lewat digitalisasi dan inovasi, katanya.

Di sisi lain, kemandirian fiskal daerah jadi perhatian serius. Soalnya, ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi. Ini dinilai bisa membatasi ruang gerak daerah. Apalagi kalau mau menjawab kebutuhan pembangunan yang mendesak.

Kolaborasi antar daerah juga digaungkan. Terutama untuk urusan lintas wilayah. Seperti transportasi, lingkungan hidup, sampai pengelolaan sampah. Masalah-masalah kayak gini memang butuh kerja sama, bukan kerja sendiri-sendiri.

Pemerintah daerah juga diminta fokus pada layanan dasar. Pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial. Semua itu penting untuk menekan kesenjangan antar wilayah. Jangan sampai ada daerah yang maju pesat, sementara yang lain tertinggal jauh.

Belum lagi tantangan global. Krisis ekonomi, ketahanan pangan, ancaman perubahan iklim. Semua itu bikin penguatan stabilitas dan ketahanan daerah jadi makin krusial. Bukan cuma soal pembangunan fisik, tapi juga daya tahan menghadapi guncangan.

Lewat momentum Hari Otonomi Daerah ini, pemerintah daerah diharapkan makin solid. Juga adaptif. Supaya peran mereka dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan benar-benar terasa. Di seluruh Indonesia.

Editor: Erwin Pratama

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar