Profesor Sembiring Bantah Tudingan Swasembada Bohong, Soroti Data Surplus Beras

Oleh: Prof. Hasil Sembiring

Pernyataan Feri Amsari yang menyebut swasembada pangan sebagai "kebohongan" Presiden Prabowo Subianto bukan cuma keliru. Tudingan itu, bagi saya, menyakiti hati 115 juta petani Indonesia yang kerja keras tiap hari demi pangan kita semua.

Opini semacam ini terasa lebih seperti pandangan sesat ketimbang hasil riset yang matang. Ibarat orang yang baru keluar dari goa, melihat secuil masa lalu, lalu merasa paling paham kondisi bangsa sekarang. Sungguh ironis, keinginan untuk dikenal justru ditempuh dengan merendahkan kerja keras orang lain.

Kasihan juga sih. Kalau mau tenar, kok malah memanfaatkan tudingan yang berpotensi jadi fitnah keji terhadap hasil jerih payah petani sendiri.

Saya teringat pesan almarhum Zainuddin MZ dalam suatu ceramah.

Beliau mengingatkan, jangan cari ketenaran dengan cara yang tidak baik. Bahkan dengan analogi ekstrem, "kalau ingin terkenal, jangan dengan cara konyol seperti kencing dari atas Monas".

Pesan itu jelas. Popularitas yang dibangun dari sensasi murahan bukanlah sebuah kehormatan.

Dalam falsafah Minangkabau ada ungkapan "mancari namo di ateh malu urang", alias mencari nama dengan mempermalukan orang lain. Apa yang terjadi hari ini, persis seperti itu.

Padahal, faktanya sangat gamblang dan datang dari banyak sumber. Data BPS untuk 2025/2026 menunjukkan kenaikan produksi gabah 7,1 juta ton, setara sekitar 4,1 juta ton beras. Ini menciptakan surplus, sementara kebutuhan nasional kita cuma 30,5 juta ton.

Produksi beras nasional tercatat 34,69 juta ton. Data ini punya akurasi dan validasi lapangan yang tinggi.

Menariknya, prediksi FAO dan USDA juga nyaris sama, menyebut produksi Indonesia di 2025 mencapai 34,6 juta ton beras. Jadi, ini bukan klaim sepihak.

Di sisi lain, ada satu hal penting yang mungkin luput dari Feri Amsari: luas panen malah naik 1,3 juta hektar atau 12,7% dibanding 2024! Kenaikan ini bukan kebetulan. Ini hasil kerja sistematis yang bisa dihitung secara terbuka, berkat peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari intensifikasi dan ekstensifikasi.

Perlu ditegaskan, data ini bukan dari Kementerian Pertanian, melainkan data independen nasional dan internasional. Presiden Prabowo melarang Kementan mengeluarkan data agar analisa yang bias macam ini tidak makin meracuni ruang publik.

Kalau dibedah, sumber kenaikan produksi itu berasal dari tiga program utama. Pertama, pompanisasi. Program pengelolaan air ini menjangkau 1,1 juta hektar lahan, dan jadi kontributor terbesar dengan hasil tambahan sekitar 6,05 juta ton gabah. Intinya, lahan yang cuma ditanam sekali, bisa jadi dua kali atau lebih.

Kedua, optimalisasi lahan (Oplah) rawa. Program ini menghidupkan kembali 800 ribu hektar lahan marginal di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Selatan. Kontribusinya sekitar 4,4 juta ton gabah.

Ketiga, cetak sawah baru. Meski baru 50 ribu hektar dan kontribusinya sekitar 2,6%, program ini penting untuk fondasi jangka panjang, menggantikan lahan pertanian yang telah dikonversi.

Dengan pendekatan realistis, realisasi tambahan produksi di 2025 sekitar 8,58 juta ton gabah, atau setara 4,55 juta ton beras. Makanya, catatan luar biasa ini mampu membalikkan IMPOR jadi SURPLUS!

Faktanya, tahun 2024 kita masih impor 3,6 juta ton karena Elnino. Tahun 2025? NOL KILOGRAM impor beras medium. Angka ini konsisten dengan data resmi mana pun.

Ini bukan asumsi. Ini matematika produksi pangan nasional, karya nyata 115 juta petani dan teknokrat pertanian.

Dengan tambahan itu, Indonesia jelas surplus. Kebutuhan terpenuhi, bahkan ada cadangan kuat. Stok beras pemerintah di Bulog per 13 April 2026 mencapai 4,7 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Ini stok negara, dicatat dan diaudit BPK. Mustahil direkayasa karena konsekuensi hukumnya serius. Artinya, tak ada ruang untuk kebohongan di sini.

Bahkan dalam definisi global FAO, swasembada pangan masih mentoleransi impor sampai 10%. Posisi kita sekarang sudah sangat kuat. Kalau semua fakta ini masih disebut kebohongan, ya masalahnya bukan pada data, tapi pada cara dia memahami realitas.

Memang sulit sih bagi orang awam memahami angka-angka teknis ini. Tapi tak apa, yang penting kita semua bisa menikmati beras dari petani negeri sendiri.

Namun begitu, ketika swasembada disebut bohong dan produksi tidak dipercaya, implikasinya jelas: membuka ruang impor. Dan impor berarti mengalihkan kesejahteraan dari petani Indonesia ke petani Thailand, Vietnam, atau Kamboja.

Di titik ini, pernyataan Feri Amsari tidak lagi netral. Ini menunjukkan keberpihakan pada pihak asing. Siapa pun yang menolak swasembada pangan Indonesia, patut diduga mendorong impor. Artinya, secara tak langsung berpihak pada petani asing dan melemahkan petani dalam negeri.

Tidak berlebihan kalau muncul dugaan ada kedekatan dengan kepentingan impor atau jejaring mafia pangan yang 76 tersangkanya sudah diproses hukum. Jika narasi seperti ini terus disebar tanpa dasar, bukan tak mungkin penggiat pertanian akan menempuh jalur hukum karena berpotensi jadi pembohongan publik.

Oh ya, perlu diluruskan juga. Feri Amsari bukan profesor. Media tidak seharusnya salah mengutip atau membangun citra akademik yang tidak sesuai. Jangan sampai publik disesatkan oleh label gelar. Pertanian itu sektor kompleks, butuh pemahaman lapangan, produksi, hingga distribusi.

Kalau mau bicara pertanian, ya belajarlah dulu. Bila perlu kursus kalau dirasa berat. Jangan cuma bermodal S2 luar negeri, lalu merasa bisa menilai sektor yang begitu luas. Jangan sampai kurang literasi, tapi sudah berani menuduh bohong di ruang publik.

Kalau memang belum paham, sebaiknya belajar lagi. Masuk ke dunia pertanian, pahami sawah, pahami petani. Agar tidak terus-terusan keliru. Kengeyelan Anda cuma simbol terbatasnya pengetahuan.

Pada akhirnya, kesimpulannya jelas. Sikap Feri Amsari yang menolak dan menuduh swasembada pangan bohong adalah sikap yang melukai 115 juta petani Indonesia. Patut diduga motifnya antek asing pro-impor, berpihak pada petani luar, dan pengkhianatan terhadap kepentingan bangsa.

Opini Anda jelas berpihak pada petani Thailand, Vietnam, Kamboja. Ini posisi yang merugikan bangsa sendiri.

Maka, tidak ada pilihan lain. Ayo petani bergerak! Satukan langkah melawan kepentingan asing. Lawan siapa pun yang melemahkan kedaulatan pangan, termasuk Feri Amsari!

Arogansi sok paham dan tantangan debat di ruang publik tak akan memberi simpati dari petani lokal. Tidak menutup kemungkinan nanti penggiat pertanian akan melaporkan ini ke kepolisian karena pernyataan Anda adalah bukti pembohongan publik.

Tunggu saja.