Hendrajit: Argumen Kapolri Soal Polri Bawah Kementerian Dinilai Sihir Opini yang Ancam Otoritas Presiden

Hendrajit: Narasi Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian Bak “Sihir Opini” Bisa Melemahkan Otoritas Presiden

Bagi pengamat geopolitik Hendrajit, penolakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana menempatkan Polri di bawah kementerian punya dimensi yang lebih dalam. Ini bukan cuma soal tata kelola lembaga. Menurutnya, narasi yang dibangun Sigit bekerja seperti "sihir opini" di zaman sekarang.

Kalau dulu sihir identik dengan mantra atau jampi-jampi, kini daya magis itu hadir lewat opini tajam dari figur berpengaruh. Dan Kapolri, dengan posisinya yang strategis, punya kekuatan besar untuk membentuk cara pandang publik.

“Argumentasi Kapolri terdengar rasional dan bahkan tampak berpihak pada kepentingan presiden. Polisi, kata beliau, lebih baik langsung di bawah presiden agar tidak terjadi kebingungan komando jika presiden dan menteri yang membawahi Polri tidak sejalan,”

kata Hendrajit, Jumat (30/1/2026).

Sekilas, narasi itu memang meyakinkan. Publik mudah tergiring pada kesimpulan bahwa Polri akan lebih efektif dan loyal jika langsung di bawah komando presiden. Tapi tunggu dulu. Kalau kita telisik lebih jauh, justru muncul sejumlah pertanyaan yang menggelitik.

Pertama, Hendrajit mempertanyakan posisi Kapolri yang langsung di bawah presiden. Pada praktiknya, posisi itu setara dengan menteri. Artinya, loyalitas penuh kepada presiden sudah jadi keharusan. Sama seperti para menteri di kabinet.

“Lalu di mana letak masalahnya jika Polri berada di bawah kementerian? Bukankah semua tetap berada dalam kendali presiden sebagai kepala pemerintahan?”

ujarnya.