Said Didu Tantang Prabowo: Siapa yang Benar-benar Memegang Kendali?

Said Didu Beri Sinyal: "Siapa Presiden Sebenarnya?" Usai Kapolri Tolak Wacana Polri Dibawah Kementerian

Suasana politik kembali memanas. Kali ini, pemicunya adalah wacana reformasi Polri yang menuai penolakan keras dari pucuk pimpinan institusi itu sendiri. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, tak tinggal diam. Ia melontarkan pertanyaan yang menusuk langsung ke jantung persoalan kekuasaan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lewat pernyataan yang beredar luas, Didu menyorot sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sang jenderal dengan terbuka menampik gagasan penempatan Polri di bawah kementerian. Padahal, opsi itu disebut-sebut sebagai salah satu bentuk perombakan tata kelola kepolisian.

“Pertanyaannya sederhana tapi mendasar: siapa Presiden sebenarnya?”

Ujar Said Didu, Rabu lalu. Pertanyaan itu ia lontarkan bukan tanpa alasan.

Menurut analisisnya, Prabowo punya mandat politik yang kuat untuk mendorong reformasi, termasuk membuka diskursus tata kelola baru. Tujuannya jelas: mencegah penumpukan kekuasaan di satu institusi bersenjata yang terlampau dominan. Namun, situasi berbelok.

Dalam sebuah rapat kerja dengan DPR, Kapolri dikabarkan memberi perintah tegas ke seluruh jajarannya. Intinya: lawan ide penempatan Polri di bawah kementerian itu sampai titik darah penghabisan. Bagi Didu, ini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat biasa.

“Kalau Presiden ingin mereformasi, tapi Kapolri memerintahkan jajaran untuk melawan habis-habisan, ini bukan lagi soal beda pendapat. Ini soal siapa yang berkuasa secara de facto,”

tegasnya. Pernyataan Kapolri itu, dalam pandangannya, sudah melampaui batas. Ia menilai itu sebagai bentuk perlawanan institusional terhadap otoritas sipil. Dalam sistem demokrasi, Polri seharusnya menjadi alat negara. Bukan kekuatan otonom yang bisa menentukan kebijakannya sendiri, apalagi dengan nada konfrontatif.

Di sisi lain, pengamat politik Rokhmat Widodo melihat polemik ini berpotensi membuka kotak pandora. Perdebatan lama soal supremasi sipil atas aparat keamanan bisa kembali mengemuka. Jika Presiden tak bersikap tegas, publik akan menangkap pesan yang berbahaya: bahwa kendali atas Polri tidak sepenuhnya ada di tangan sang kepala negara.

Isu ini juga mengusik kekhawatiran lama tentang “superbody institution”. Polri selama ini dinilai memiliki kewenangan yang sangat luas, namun pengawasan terhadapnya belum sepenuhnya efektif, baik secara struktural maupun politik.

“Kalau Presiden diam, maka publik akan menilai bahwa perintah Kapolri lebih efektif daripada kehendak Presiden,”

tambah Rokhmat.

Bagi Said Didu, semua ini adalah ujian pertama yang serius bagi kepemimpinan Prabowo. Ini bukan cuma soal reformasi kepolisian semata. Lebih dari itu, ini ujian ketegasan seorang presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi.

“Ini momen penentuan. Apakah Presiden memimpin, atau justru dipimpin oleh aparat di bawahnya,”

pungkasnya. Momen ini, tampaknya, akan menentukan nada pemerintahan ke depan.