Prabowo di Dewan Perdamaian Trump: Langkah Strategis atau Jerat Diplomatik?

Plus Minus Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Trump, Menurut Pengamat

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk duduk di Dewan Perdamaian yang digagas Donald Trump memang bikin banyak orang bicara. Di dalam negeri maupun luar, langkah ini disorot tajam. Memang sih, ada peluang strategis yang menggiurkan. Tapi di balik itu, terselip risiko yang nggak bisa dianggap enteng baik secara politik maupun moral.

Menurut pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, soal ini nggak bisa dilihat secara gampang, hitam atau putih. Ada untung ruginya, dan semuanya harus ditimbang dengan matang dalam konteks kepentingan nasional kita. Apalagi mengingat konstelasi global yang sedang panas dan situasi Palestina-Israel yang terus memanas.

“Dengan bergabungnya Indonesia, Prabowo ingin menegaskan bahwa Indonesia tidak diam, tetapi hadir dalam forum internasional yang membahas perdamaian Palestina,” kata Amir kepada wartawan, Senin (26/1/2026).

Dari sisi positif, Amir melihat ini sebagai cara Indonesia menunjukkan partisipasi aktif. Isu Palestina kan memang jadi salah satu pilar politik luar negeri kita. Kehadiran di forum itu memberi ruang untuk langsung menyuarakan kepentingan rakyat Palestina, setidaknya dari sisi kemanusiaan dan rekonstruksi pascakonflik.

Dari kacamata intelijen, posisi di dalam forum seperti ini berharga. Bisa untuk membaca arah kebijakan negara-negara besar, sekaligus jadi saluran komunikasi informal yang mungkin bisa meredam ketegangan di Timur Tengah.

Di sisi lain, secara geopolitik, nama Indonesia kembali mencuat. Ditampungnya Indonesia dalam dewan yang diisi negara-negara penting menunjukkan bahwa kita masih diperhitungkan. Bukan cuma jadi penonton.

“Indonesia mendapatkan exposure global. Ini penting untuk positioning Indonesia sebagai negara besar di dunia Muslim dan negara berkembang yang punya suara dalam isu perdamaian global,” ujarnya.

Amir menambahkan, dalam dunia diplomasi dan intelijen, kehadiran di forum internasional seringkali bukan cuma soal keputusan resmi. Yang tak kalah penting adalah akses, jaringan, dan informasi strategis yang nggak selalu terbuka untuk umum.

Lebih jauh, ia menilai langkah Prabowo ini bisa dibaca sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan. Di tengah pengaruh China yang semakin kuat, Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar lain, termasuk Amerika Serikat.

“Ini sinyal bahwa Indonesia tidak sepenuhnya condong ke satu kekuatan. Ada upaya menjaga keseimbangan antara China dan Amerika Serikat,” kata Amir.

Strategi semacam ini memang biasa dilakukan negara menengah seperti Indonesia. Tujuannya jelas: agar tidak terjebak dalam persaingan dua raksasa dan tetap punya ruang gerak diplomatik.

Namun begitu, Amir juga mengingatkan soal risikonya. Dan ini serius. Figur Donald Trump sendiri sangat kontroversial dalam panggung politik global.

“Trump dikenal sangat pro-Zionis Israel. Rekam jejaknya jelas, mulai dari kebijakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga dukungan penuh terhadap agresi militer Israel,” ujar Amir.

Hal ini berpotensi menimbulkan kesan buruk. Bisa-bisa dewan ini cuma dilihat sebagai alat politik AS dan Israel, bukan forum netral yang benar-benar menginginkan perdamaian untuk Palestina.

Belum lagi rekam jejak Trump dalam kebijakan luar negeri yang dianggap agresif, seperti intervensi ke Venezuela dan sanksi ekonomi keras.

“Ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah Dewan Perdamaian ini murni untuk perdamaian, atau sarat agenda geopolitik Amerika Serikat?” tegasnya.

Dari sudut pandang intelijen strategis, Indonesia harus ekstra hati-hati. Jangan sampai kehilangan kepercayaan dari dunia Islam. Kalau dewan ini dicap sebagai alat legitimasi kebijakan pro-Israel, posisi kita jadi serba salah terjepit antara dilema moral dan politik.

“Indonesia selama ini konsisten membela Palestina. Jangan sampai keikutsertaan ini justru dimaknai sebagai kompromi terhadap prinsip tersebut,” katanya.

Pada akhirnya, sukses atau gagalnya langkah ini sangat bergantung pada sikap Indonesia di dalam dewan nanti. Apakah aktif menyuarakan keadilan, atau malah ikut arus saja.

Amir Hamzah menyimpulkan, langkah Prabowo ini adalah ujian besar bagi politik luar negeri Indonesia di era pemerintahannya.

“Ini langkah berani, tapi juga penuh risiko. Jika dimanfaatkan dengan cerdas, Indonesia bisa memperkuat posisi geopolitiknya. Tapi jika salah langkah, bisa mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif dan solidaritas terhadap Palestina,” pungkasnya.