Prabowo dan Anies: Pertarungan Gaya Memimpin di Tengah Kritik Intelektual

Malam itu di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, suasana Perayaan Natal Nasional 2025 riuh rendah. Prabowo Subianto tampil. Bukan sekadar hadir, tapi seolah mengirimkan sinyal. Di hadapan publik, dengan nada setengah bercanda namun mata yang serius, ia melontarkan kalimat yang langsung mengguncang: “Kalau rakyat pilih saya tahun 2029, apa salah saya?”

Ungkapan “Prabowo tahu dirilah” yang kerap dilontarkan ke arahnya, ternyata bukan ejekan kosong. Rasanya, itu lebih mirip vonis. Sebuah penilaian pedas terhadap sosok yang punya kuasa besar, tapi dianggap kurang dalam hal kejernihan berpikir. Indonesia saat ini sebenarnya tak kekurangan pemimpin dengan suara lantang. Yang langka justru pemimpin yang berpikir dingin, mengandalkan data, dan tak mudah tersulut emosi saat dikritik.

Memang, Prabowo menang di Pemilu 2024. Tapi, kemenangan yang diwarnai berbagai tuduhan kecurangan itu maaf tidak serta-merta melahirkan kepemimpinan intelektual. Negara modern tak bisa dijalankan cuma dengan gertakan. Ia butuh argumen yang kuat, desain kebijakan yang matang, dan evaluasi yang rasional.

Di sisi lain, Rocky Gerung muncul sebagai pengkritik yang paling konsisten. Dalam banyak kesempatan, intelektual ini tak henti menguliti cara berpikir Prabowo. Bukan soal niat buruk, kata Rocky, tapi soal metode.

“Prabowo itu kuat dalam retorika kekuasaan, tetapi lemah dalam logika kebijakan,” tegas Rocky Gerung dalam suatu forum.

Menurutnya, Prabowo terlalu lama hidup dalam dunia komando. Akibatnya, kebijakan sering lahir dari intuisi atau insting kekuasaan, bukan dari analisis yang mendalam.

“Negara ini tidak bisa dipimpin dengan temperamen militer. Negara sipil butuh rasio, bukan emosi,” tambahnya.

Rocky juga menyoroti kebiasaan Prabowo menyebut angka-angka bombastis, seperti pertumbuhan ekonomi delapan persen, tanpa disertai peta jalan yang jelas. “Itu bukan perencanaan ekonomi. Itu sugesti politik,” sindirnya.

Lalu, lihatlah kabinetnya. Banyak yang menyebutnya sebagai kabinet balas budi politik. Jumlah menteri dan wamen yang membengkak seolah bukan tanda kekuatan, melainkan bentuk ketidakpercayaan pada sistem meritokrasi. Seorang mantan menteri yang enggan disebut namanya berbisik, komposisi gemuk itu justru menunjukkan kepercayaan diri yang rendah dari pucuk pimpinan.

Rocky Gerung tak kalah sarkastik. “Kabinet sebesar itu bukan untuk bekerja, tapi untuk menenangkan elite,” ujarnya.

Para pengamat administrasi publik punya penilaian serupa. Kabinet ini, di mata mereka, gemuk secara struktur tapi kurus secara fungsi. Banyak menteri yang hadir secara administratif, namun absen secara substantif. Mereka lebih banyak menunggu dan mengikuti, ketimbang aktif memecahkan masalah.

Sementara dunia dilanda gejolak perang di sana-sini, krisis kemanusiaan posisi Indonesia di panggung global terasa sayup-sayup saja. Menteri Luar Negeri Sugiono dinilai terlalu pasif dan normatif. Seolah hanya menunggu komando dari atas. Dan Prabowo sendiri? Ia terlihat kurang tegas, terutama dalam isu-isu internasional yang pelik seperti Palestina.

Beberapa analis hubungan internasional menyebut diplomasi kita kehilangan "moral leadership". Padahal, politik luar negeri adalah cerminan langsung dari kecerdasan seorang presiden. Kalau menterinya pasif, akar masalahnya mungkin justru ada di pucuk pimpinan yang tak memberi arah jelas.

Ketika bencana besar melanda Sumatra, sikap pemerintah plin-plan. Awalnya, bantuan asing ditolak mentah-mentah. Tapi setelah kritikan berdatangan dari berbagai penjuru, akhirnya dibuka juga. Sikap yang membuat banyak pihak menggeleng.

Pemerintah kerap memamerkan klaim penurunan angka kemiskinan. Namun, jika pakai standar Bank Dunia, masih jutaan rakyat Indonesia yang hidupnya rentan, nyaris miskin. Almarhum Faisal Basri pernah berulang kali mengingatkan, model pembangunan yang hanya bertumpu pada proyek-proyek besar tak otomatis menyejahterakan. “Yang penting kualitas pekerjaan dan upah,” katanya suatu kali.

Para ekonom lain punya kekhawatiran serupa. Kebijakan yang "top-down", minim partisipasi, berisiko memperlebar jurang ketimpangan yang sudah ada.

Prabowo vs Anies: Otot vs Otak

Membandingkan kepemimpinan Prabowo dan Anies Baswedan seperti membandingkan dua alam yang berbeda. Ini bukan soal preferensi politik semata, tapi lebih pada perbedaan kualitas yang mencolok.

Gaya Prabowo cenderung mengandalkan simbol-simbol kekuatan. Retorikanya besar, namun desain kebijakannya kerap lemah. Ia sensitif terhadap kritik dan cenderung sentralistik. Reaktif.

Sebaliknya, Anies lebih banyak berbasis data dan riset. Ia kerap menjelaskan kebijakannya secara rasional. Gaya kepemimpinannya kolaboratif, deliberatif, dan yang penting terbuka terhadap masukan.

Rocky Gerung menyimpulkannya dengan tajam: “Anies berpikir. Prabowo memerintah. Negara modern butuh pemikir.”

Anies banyak diakui unggul dalam hal "policy design". Ia merumuskan masalah, menentukan instrumen, dan menyiapkan evaluasi. Prabowo? Sering berhenti pada slogan dan perintah. Makanya ada seloroh yang beredar, “Prabowo cocok merebut kekuasaan. Anies lebih siap mengelolanya.”

Kecerdasan Anies bukan cuma dari bangku akademik. Ia punya kemampuan membaca kompleksitas sosial. Ia bicara dengan data, bukan amarah. Ia menjelaskan, bukan mengancam. Prabowo, di sisi lain, mengandalkan kecerdasan instingtif. Kuat secara emosional, tapi kerap lemah secara konseptual.

Andai Prabowo benar-benar menempatkan bangsa di atas egonya, memberi peran besar kepada Anies Baswedan bukanlah ancaman. Itu justru bisa jadi solusi.

Intinya, Indonesia tidak kekurangan pemimpin yang pandai berpidato. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang berpikir. Prabowo harus tahu diri. Bukan demi Anies. Tapi demi Indonesia, agar cita-cita negara yang adil dan makmur itu bukan sekadar mimpi.

Nafsu Kuasa: Ketika Ambisi Mengalahkan Akal dan Amanah

Nafsu kuasa itu berbahaya. Baik psikologi modern maupun khazanah Islam sepakat soal ini. Dalam politik, Lord Acton sudah mengingatkan: "“power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”" Kekuasaan, kalau tak dikendalikan, bisa membuat seseorang merasa kebal.

Psikolog David McClelland dari Harvard membedakan kekuasaan jadi dua: "personalized power" dan "socialized power". Yang pertama bersumber dari ego dan ambisi pribadi ingin menguasai dan mengendalikan. Inilah yang melahirkan pemimpin yang defensif dan anti kritik. Yang kedua adalah kekuasaan yang tujuannya untuk melayani. Krisis sering muncul ketika negara dipimpin oleh tipe pertama.

Erich Fromm, psikolog humanistik, punya pandangan lebih dalam. Menurutnya, nafsu berkuasa sering jadi kompensasi atas ketakutan batin dan kehampaan jiwa. Kekuasaan dijadikan tameng untuk menutupi rasa tidak aman. Itu sebabnya pemimpin yang haus kuasa biasanya alergi pada perbedaan pendapat.

Islam sudah lama memperingatkan hal ini. Imam Al-Ghazali dalam “Ihya’ Ulumuddin” menegaskan, cinta jabatan lebih berbahaya daripada cinta harta. Karena jabatan bisa merusak bukan hanya si pemegangnya, tapi juga masyarakat luas. Ibnu Taimiyah juga menekankan, kekuasaan itu amanah, bukan kehormatan. Orang yang mengejarnya dengan nafsu, biasanya justru tak layak memikulnya.

Rasulullah Saw bahkan melarang ambisi jabatan. Dalam sebuah hadis sahih, beliau bersabda agar kita tidak meminta-minta kekuasaan. Sebab, kekuasaan yang diperoleh lewat ambisi akan membuat seseorang ditinggalkan tanpa pertolongan Allah. Ini peringatan yang sangat dalam.

Dalam konteks kepemimpinan nasional, nafsu kuasa terlihat ketika seorang pemimpin enggan mengevaluasi diri, mempertahankan kabinet yang gagal, dan menutup telinga dari kritik. Mereka lebih sibuk menjaga gengsi ketimbang memperbaiki kebijakan. Sebaliknya, pemimpin yang rasional justru tak tergesa mengejar tahta. Fokus mereka ada pada desain kebijakan dan keberlanjutan.

Di sinilah perbedaannya jadi jelas. Ambisi kekuasaan cenderung melahirkan gaya memerintah yang keras tapi rapuh. Sementara kepemimpinan yang tenang, berbasis ilmu, dan rendah hati justru membuka ruang untuk koreksi dan perbaikan. Sejarah, psikologi, dan ajaran Islam sepakat: negara rusak bukan karena kurang pemimpin kuat, tapi karena terlalu banyak pemimpin yang dikuasai nafsu kuasa. "Wallahu azizun hakim."

Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.