Adab vs. Absolutisme: Ketika Kritik Peradaban Tergelincir dalam Klaim Kebenaran

Tapi di puncak argumennya yang reflektif, buku ini menghadapi godaan besar: godaan prinsip absolut.

Adhie menempatkan adab sebagai inti ontologis peradaban sebuah konsep yang kaya dan penting. Sampai di sini, argumennya kuat. Masalah muncul ketika adab kemudian ditambatkan secara hierarkis pada satu klaim: bahwa monoteisme adalah puncak kesadaran peradaban, karena hanya ia yang bisa menopang moral absolut.

Di sinilah terjadi lompatan normatif.

Pertanyaannya, benarkah prinsip moral universal hanya mungkin lahir dari monoteisme? Sejarah pemikiran manusia menunjukkan jawaban yang lebih kompleks. Tradisi Konfusianisme, Buddhisme, Stoisisme, bahkan humanisme sekuler, telah lama melahirkan prinsip martabat manusia dan tanggung jawab moral tanpa merujuk pada Tuhan yang personal. Etika tak selalu tumbuh dari absolutisme teologis. Seringkali ia lahir dari pengalaman penderitaan dan refleksi atas keterbatasan manusia.

Sejarah juga memperlihatkan sisi gelap klaim absolut. Atas nama Tuhan yang satu, perang suci dilancarkan, perbedaan dimatikan. Artinya, masalah utamanya bukan pada ada atau tidaknya prinsip absolut, tapi pada siapa yang menafsirkan dan bagaimana ia digunakan dalam struktur kekuasaan.

Di titik ini, buku ini justru berisiko mengulangi apa yang ia kritik: mengganti satu bahasa dominasi dengan bahasa dominasi lain dari civilization menjadi prinsip absolut.

Padahal, konsep adab sendiri menawarkan jalan yang lebih subur. Jika dipahami sebagai kesadaran akan batas dan kerendahan hati, ia tak memerlukan klaim sebagai puncak sejarah. Adab justru tumbuh dalam pengakuan bahwa manusia tak pernah memegang kebenaran secara utuh. Ia lebih dekat pada etika pembatasan diri daripada legitimasi kebenaran final.

Hal serupa terlihat dalam pembahasan HAM dan Palestina. Kritik Adhie bahwa HAM kehilangan jiwa saat digunakan secara selektif itu tepat. Palestina memang cermin telanjang peradaban modern: nilai universal dikhotbahkan, tapi ditangguhkan demi kepentingan geopolitik. Namun kegagalan HAM di sini bukan cuma soal hilangnya prinsip absolut. Ini juga soal arsitektur kekuasaan global yang timpang. Tanpa membaca dimensi struktural ini, adab berisiko jadi sekadar seruan moral yang menggugah, tapi tak cukup menggoyang sistem.

Begitu pula dengan analisisnya tentang teknologi. Diagnosanya tajam: manusia mengabdi dari tanggung jawab etis dan berlindung di balik "keputusan sistem". Tapi solusinya kembali normatif: kembalilah pada adab. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana adab bekerja di dunia algoritmik yang diatur korporasi dan pasar global? Tanpa desain institusional yang nyata, seruan etis bisa kalah oleh logika kekuasaan yang tak kenal ampun.

Pada akhirnya, Peradaban Bukan Civilization adalah buku yang penting. Bukan karena ia menawarkan jawaban final, tapi karena ia memaksa kita berhenti sejenak dari euforia sistem dan bertanya ulang tentang manusia. Kelemahannya justru terletak pada ambisinya sendiri: saat kritik terhadap absolutisme modern dijawab dengan absolutisme baru.

Mungkin peradaban yang beradab bukanlah yang menemukan prinsip paling absolut. Melainkan yang paling sadar akan keterbatasannya sendiri. Di sanalah adab menemukan makna terdalamnya: bukan sebagai puncak, tapi sebagai penjaga agar manusia tidak tergelincir oleh keyakinannya sendiri.

Cimahi, 6 Januari 2026