Hambalang Boys, Kabinet "Magang", dan Risiko Disfungsi Pemerintahan

Oleh: Nazaruddin

Sudah setahun berlalu. Wajah asli Kabinet Merah Putih perlahan tapi pasti mulai terkuak. Apa yang tampak? Sebuah eksperimen loyalitas, dan harganya ternyata tak murah. Presiden Prabowo Subianto dulu memilih menempatkan para "Hambalang Boys" kader mudanya dari Padepokan Garuda Yaksa di posisi-posisi strategis. Sekarang, pilihan itu mulai menunjukkan celah. Lubang-lubangnya kian jelas, dari Luar Negeri hingga Sekretariat Negara. Kapasitas yang dianggap pas-pasan, ditambah pengalaman birokrasi yang nyaris nol, akhirnya berimbas. Roda pemerintahan mulai tersendat.

Kritik paling tajam, tentu saja, mengarah ke Sugiono. Dia adalah Menteri Luar Negeri pertama dalam beberapa dekade yang bukan berasal dari kalangan diplomat karier. Dan itu terasa. Ritme diplomasi internasional begitu dinamis, namun Sugiono dinilai gagal mengimbanginya.

Mantan Wakil Menlu, Dino Patti Djalal, pernah menyebut keresahan yang melanda para diplomat senior dan duta besar. Mereka kesulitan mengakses sang menteri. Kabar tentang "tembok tebal" di Pejambon, kantor Kemlu, sudah bukan rahasia lagi. Para Dubes mengeluhkan koordinasi yang serba sulit. Sementara itu, Menlu sendiri kerap absen dari forum-forum diplomatik yang justru krusial.

Alih-alih tampil sebagai wajah Indonesia di dunia, Sugiono lebih sering terlihat sebagai "asisten urusan luar negeri" pribadi bagi Presiden. Akibatnya, institusi sebesar Kemlu seperti kehilangan kompas. Wibawanya di mata internasional pun memudar.

Di sisi lain, ada Prasetyo Hadi di Sekretariat Negara. Dulu, di era presiden-presiden sebelumnya, Mensesneg ibarat dirigen utama. Tugasnya mengorkestrasi kinerja kementerian, menyelaraskan aturan, dan menjadi filter akhir untuk produk hukum kepresidenan. Namun di bawah Prasetyo Hadi, peran strategis itu seolah menguap begitu saja.

Prasetyo praktis tak punya pengalaman di level administrasi negara tinggi. Ia terlihat gagap saat harus berkoordinasi lintas sektor. Dampaknya nyata: aturan yang tumpang tindih, koordinasi antar-menteri yang saling tabrak. Sekretariat Negara kini seperti sekadar kantor administrasi untuk surat-menyurat. Fungsinya sebagai "otak" pengatur ritme kebijakan nasional, hilang.

Daftarnya masih panjang. Masih ada Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, dan Thomas Djiwandono di Wakil Menteri Keuangan. Latar belakang pendidikan luar negeri mereka memang mentereng. Tapi pengalaman mengelola birokrasi Indonesia yang ruwet? Nihil.

Sudaryono lebih sering muncul dalam aktivitas politik dan pencitraan. Solusi konkret untuk masalah produktivitas pangan yang anjlok? Itu jarang terdengar.

Thomas Djiwandono mungkin paham teori makroekonomi. Tapi di lapangan, ia sering dicap hanya sebagai "penjaga kepentingan keluarga" di kementerian yang paling vital. Terobosan kebijakan untuk mengatasi anggaran yang membengkak? Sepertinya masih ditunggu.

Lalu, puncak anomali ini mungkin adalah penempatan Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Seorang perwira aktif di jabatan sipil yang super strategis. Ia membawa serta kultur komando yang kaku ke dalam jantung administrasi sipil.

Tugas Seskab seharusnya mengoordinasi sidang kabinet dan memastikan para menteri bekerja sesuai koridor. Tapi dengan kapasitas yang lebih mirip "ajudan", Teddy justru dinilai lebih sibuk mengatur akses fisik menuju Presiden. Bukan pada substansi kebijakan. Akibatnya, koordinasi kabinet jadi transaksional, satu arah dari atas. Ruang debat sehat antar menteri yang lebih senior dan ahli, ikut mati.

Dominasi para Hambalang Boys ini menciptakan fenomena sendiri: "Komunikasi Asal Bapak Senang". Mereka kerap menyajikan narasi untuk publik yang jauh dari realitas pahit di lapangan. Tujuannya satu: menjaga citra sang mentor. Presiden pun akhirnya mendapat masukan yang tidak akurat. Sementara rakyat disuguhi retorika yang tidak nyambung dengan data ekonomi dan sosial yang ada.

Pada akhirnya, pemerintahan bukan partai politik. Bukan pula padepokan pribadi. Mengisi posisi-posisi teknokratis dengan kader yang "nol pengalaman" adalah sebuah perjudian. Dan taruhannya adalah kepentingan rakyat. Jika para Hambalang Boys ini tidak segera menunjukkan lonjakan kapasitas bukan cuma lonjakan kesetiaan maka kabinet ini hanya akan menjadi barisan "prajurit". Disiplin dalam baris-berbaris, tapi buta dalam memetakan arah bangsa.