Dari Raskin ke MBG: Belatung dan Arogansi Kebijakan Anti-Kritik

Penulis : R. Aditiya Giwangkara, S.Ip.
penonton masalah sosial dan politik

Belatung dalam makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu jelas menjijikkan. Tapi coba lihat lebih dalam. Ini bukan cuma soal kelalaian teknis semata. Sebenarnya, kita sedang menyaksikan pola lama yang berulang. Pola di mana kegagalan material justru dijawab dengan sikap defensif, penuh moralisasi, dan represi halus terhadap siapa pun yang berani mengkritik. Bukannya mengevaluasi mutu atau memperketat pengawasan, yang terjadi malah sebaliknya. Ada yang mempertanyakan mengapa kasus ini diunggah ke media sosial. Ada pula yang merendahkan siswa, menyebut mereka tidak tahu bersyukur. Bahkan, tak sedikit yang berakhir dipanggil ke ruang BK. Dari Raskin dulu sampai MBG sekarang, masalah utamanya seringkali bukan cuma pada kualitas bantuannya. Lebih parah lagi, ada arogansi kebijakan yang alergi mendengar koreksi dari publik. Pertanyaan besarnya sekarang: mengapa justru kritik itu yang dianggap sebagai masalah?

Pola respons terhadap kasus MBG berbelatung ini sebenarnya pengulangan semata. Kita sudah melihatnya berkali-kali dalam kebijakan sosial Indonesia. Dulu di era Raskin, beras berkualitas buruk selalu dimaklumi. Lalu ada BLT, di mana masalah mekanisme distribusi kerap ditutupi dengan narasi "niat baik". Kini giliran MBG, di mana kritik dari siswa malah diperlakukan bak sebuah pelanggaran. Polanya konsisten, dan itu yang mengkhawatirkan. Negara hadir seolah-olah sebagai sang pemberi karunia, bukan sebagai pihak yang wajib dikoreksi oleh rakyatnya sendiri. Ini adalah bentuk kesombongan struktural yang sudah mengakar terlalu dalam.

Warisan Lama: Raskin dan Normalisasi Mutu Buruk

Ambil contoh Program Beras Miskin (Raskin). Selama bertahun-tahun, program ini identik dengan beras rendah kualitas: berbau, berkutu, bahkan tidak layak makan. Tapi koreksi sistemik? Jangan harap. Yang lebih sering terdengar justru pembenaran. "Harus maklum," begitu kata mereka. "Yang penting kebagian, daripada tidak dapat sama sekali."

Di titik ini, pangan tak lagi dipandang sebagai hak dasar. Ia berubah jadi alat disiplin sosial. Penerima Raskin hampir tak punya ruang untuk mengeluh. Kritik sekecil apa pun langsung dibalas dengan stigma "tidak tahu diri". Aparat di tingkat desa pun seringkali berperan sebagai penjaga ketertiban distribusi, bukan sebagai pelindung warga. Logika inilah yang kini hidup kembali dalam program MBG, dengan subjek yang jauh lebih rentan: anak-anak sekolah.

BLT dan Politik Syukur

Hal serupa terlihat jelas dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kritik terhadapnya beragam, mulai dari data penerima yang kacau, antrean yang memalukan, sampai penggunaan dana bantuan untuk legitimasi politik. Tapi respon pemerintah nyaris selalu sama. Mereka menggeser isu teknis menjadi persoalan moral dan stabilitas.

Narasi "niat baik pemerintah" dan seruan "jangan dipolitisasi" kerap dipakai untuk mematikan evaluasi. Akibatnya, penerima BLT ditempatkan sebagai objek belas kasihan, bukan warga negara yang berhak menuntut akuntabilitas. Bahasa hak disingkirkan, digantikan oleh bahasa syukur. Pola yang persis ini kembali terlihat dalam gelombang respons terhadap kasus MBG.

Di sisi lain, MBG punya dimensi yang lebih mengerikan.

MBG sebagai Praktek Biopolitik