Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi Digelar, Tersangka Berapi-api

"Pokoknya Jokowi harus dihukum!" sambungnya dengan emosi yang meluap. "Dia sudah meresahkan masyarakat, menipu, membohongi rakyat. Kami akan berjuang terus agar dia ditangkap, diperiksa, dihukum karena memalsukan dan menggunakan dokumen palsu. Insya Allah terbukti."

Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, punya harapan lain. Dia berharap gelar perkara ini bisa menjawab semua pertanyaan yang diangkat para tersangka.

"Harapannya, semua yang dianggap persoalan oleh para tersangka dapat terjawab," kata Rivai.

Dia juga ingin kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan. "Agar bisa dibuktikan siapa yang benar dan salah di persidangan," ujarnya. Rivai mengingatkan, gelar perkara bukan tempat untuk membahas pembelaan tersangka. Itu wewenang hakim, berdasarkan Pasal 312 KUHP.

Sementara itu, dari kubu tersangka, kuasa hukum Abdul Gafur Sangadji menjelaskan mekanismenya. Gelar perkara khusus ini digelar dalam dua tahap.

"Tahap pertama jam sepuluh pagi untuk lima tersangka klaster pertama. Lalu tahap kedua jam dua siang untuk klaster dua, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa," jelas Abdul Gafur.

Mereka telah menyiapkan sejumlah pertanyaan krusial untuk penyidik. Mulai dari kepastian penyitaan ijazah Jokowi, dokumen pembanding untuk uji forensik, hingga rincian alat bukti, saksi, dan ahli.

"Kami ingin kepastian, apakah ijazah Pak Joko Widodo sudah disita atau belum," tegasnya.

Pertanyaan lain juga mencuat. "Ijazah pembanding itu ijazah siapa? Disita secara sah nggak? Ada berita acara dari UGM nggak?" sambung Abdul Gafur. "Kami juga mau tahu, 28 ahli itu siapa, 130 saksi itu siapa, dan 700 barang bukti itu apa saja."

Harapannya, forum ini tidak sekadar formalitas. "Harus profesional dan transparan. Biar tersangka paham betul dasar penetapan status mereka," pungkasnya.