Kepala Lapas Dicopot Usai Dugaan Paksa Warga Binaan Santap Daging Anjing

Kepala Lapas Enemawira, Chandra Sudarto, resmi dicopot dari jabatannya. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan, pencopotan ini terkait dugaan kasus pemaksaan terhadap narapidana muslim untuk menyantap olahan daging anjing. Langkah ini juga disertai catatan tegas untuk masa depannya.

“Udah kita copot,” ujar Agus kepada wartawan di Jakarta, Jumat lalu.

Ia menambahkan, “Nanti kalau sudah kita camkan supaya tidak dikasih jabatan lagi ke depan.”

Tak hanya itu, Chandra juga telah menjalani pemeriksaan sidang kode etik menyusul peristiwa yang menghebohkan itu.

Di sisi lain, versi cerita dari internal lembaga sedikit berbeda. Dirjen Pemasyarakatan, Mashudi, mengungkapkan bahwa saat kejadian, sebenarnya sedang berlangsung pesta ulang tahun sang kalapas. Suasana makan-makan pun terjadi.

“Jadi intinya itu kalapasnya lagi ulang tahun, jadi makan-makan lah semua. Jadi ceritanya gitu,” kata Mashudi.

Ia mengakui ada olahan daging anjing di antara hidangan, namun dengan tegas membantah adanya paksaan. “Nah ini kan khusus yang... tahunya ada makanan yang B1 itu. Tidak memaksa,” ucapnya.

Namun begitu, penjelasan itu ternyata tidak cukup. KemenImipas tetap bersikukuh memberikan sanksi pencopotan. Tampaknya, ada pertimbangan lain yang lebih berat di balik keputusan tersebut.

Gelombang protes awal justru datang dari parlemen. Informasi soal dugaan pemaksaan ini pertama kali diungkap oleh anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion.

“Tindakan Kepala Lapas memaksa warga binaan muslim mengkonsumsi makanan yang jelas dilarang dalam ajaran Islam, bukan hanya tindakan tidak pantas, tetapi juga pelanggaran hukum dan HAM,” tegas Mafirion dalam pernyataannya akhir November lalu.

Ia menekankan, “Negara wajib melindungi hak beragama siapa pun, termasuk warga binaan. Copot dan proses secara hukum.”

Tekanan dari DPR itu rupanya menjadi salah satu pemicu aksi tegas kementerian. Meski versi kejadian masih simpang siur, pencopotan jabatan telah terjadi. Kasus ini menyisakan pertanyaan tentang budaya di balik tembok lapas dan sejauh mana perlindungan terhadap hak-hak dasar penghuninya.