Hakim MK Didorong Ungkap Fakta Ijazah Jokowi Setelah Putusan PT Semarang

Muslim Arbi, selaku Koordinator Indonesia Bersatu, memberikan pernyataan tegas bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki keberanian lebih dalam menguji persoalan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan menyusul putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang yang dianggap telah membuka fakta mengenai dokumen pendidikan tersebut.

Dalam kasus yang melibatkan Bambang Tri, penulis buku "Jokowi Undercover", dan Sugih Nur atau Gus Nur, awalnya Pengadilan Negeri Solo menjatuhkan vonis 6 tahun penjara. Namun, setelah proses banding di Pengadilan Tinggi Semarang, hukuman tersebut dikurangi menjadi 4 tahun.

Putusan banding ini didasari oleh pertimbangan bahwa kedua terdakwa tidak terbukti menyebarkan berita bohong. Hakim tingkat banding memandang bahwa ijazah asli Joko Widodo tidak pernah ditampilkan selama proses persidangan. Dokumen yang diajukan hanya berupa fotokopi yang telah dilegalisir.

Muslim Arbi menilai putusan ini menunjukkan moralitas dan integritas tinggi dari Hakim Pengadilan Tinggi Semarang. Putusan tersebut dianggap telah memiliki kekuatan hukum tetap dan membuktikan bahwa ijazah asli tidak pernah dihadirkan di persidangan, meski kasus ini terjadi saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Presiden.

Lebih lanjut, Muslim Arbi mempertanyakan konsistensi penanganan perkara ini. Di satu sisi, terdapat 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya karena mempertanyakan keaslian ijazah. Di sisi lain, putusan pengadilan justru menyatakan bahwa dokumen asli tidak pernah ditampilkan.

Oleh karena itu, Muslim Arbi mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera mengakhiri polemik ini dengan menguji keaslian ijazah Joko Widodo. Hal ini dinilai penting mengingat dokumen tersebut merupakan bagian dari persyaratan administrasi ketika seseorang mencalonkan diri sebagai presiden.

Diharapkan, Hakim MK dapat mengambil langkah berani sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang. Penyelesaian masalah ini dianggap dapat menghemat energi bangsa yang selama ini terkuras untuk membahas persoalan yang seharusnya dapat dijawab dengan jelas.