Pakar UGM Bantah Keras Isu Pertalite E10 Sebabkan Motor Mogok Massal

Isu Pertalite yang dituding menyebabkan mogok massal sepeda motor di daerah Jawa Timur seperti Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan akhir-akhir ini viral di masyarakat. Menanggapi hal ini, pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan penjelasan yang mengejutkan.

Klaim Pencampuran E10 pada Pertalite Dinilai Janggal

Fahmy Radhi, Pakar Ekonomi Energi UGM, menyatakan bahwa isu pencampuran etanol 10 persen (E10) pada Pertalite yang diduga merusak kendaraan adalah klaim yang tidak benar. Menurut penjelasannya, jenis BBM yang menggunakan campuran etanol adalah Pertamax Green, bukan Pertalite.

"Saya rasa enggak benar ya. Jadi, yang sekarang ini itu menggunakan E5 sebenarnya bukan Pertalite, tetapi Pertamax Green dengan campuran etanol lima persen. Rencananya akan naik jadi 10 persen. Pertalite saya kira tidak (menggunakan etanol)," tegas Fahmy dalam sebuah diskusi publik.

Pentingnya Uji Laboratorium untuk Buktikan Kerusakan Motor

Fahmy menekankan bahwa klaim kerusakan mesin pada kendaraan setelah mengisi BBM bersubsidi Pertalite perlu dibuktikan secara ilmiah melalui uji laboratorium. Hingga saat ini, belum ada bukti valid yang menunjukkan bahwa Pertalite dicampur dengan bahan lain hingga memicu kerusakan mesin kendaraan.

Meski mendukung program pemerintah dalam penerapan BBM campuran etanol 10 persen untuk menuju energi bersih, Fahmy menyarankan agar pemerintah tetap menyediakan BBM tanpa campuran etanol. Hal ini penting mengingat masih banyak kendaraan lama yang belum kompatibel dengan BBM beretanol.

"Saya mendukung E10, tetapi jangan diwajibkan semua BBM dicampur etanol. Jangan sampai konsumen tidak punya pilihan," ujarnya.

Guru Besar UGM Sebut Ada Unsur Mafia Migas di Balik Isu Viral

Guru Besar Kebijakan Publik UGM, Prof. Wahyudi Kumorotomo, menyatakan bahwa isu Pertalite dicampur etanol hingga merusak kendaraan merupakan informasi menyesatkan. Menurutnya, isu ini berpotensi dimainkan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu, terutama dalam rantai impor migas.

"Saya melihat kemungkinan besar itu ada orang-orang yang merasa diganggu kepentingannya di antara mafia gas atau mafia minyak, itu yang kemudian melawan balik. Mereka bisa mengerahkan buzzer, membayar miliaran sehari juga kuat," jelas Wahyudi.

Dia menilai isu viral seperti ini dapat digunakan sebagai alat serangan balik oleh kelompok yang merasa dirugikan akibat penertiban mafia migas. Untuk itu, pemerintah perlu bergerak cepat merespons isu-isu serupa sebelum semakin liar dan menyesatkan masyarakat.

"Pemerintah punya instrumen banyak. Untuk melawan hoaks, salah satunya pemerintah bisa menutup IP dari penyebar hoaks. Kominfo bisa dikerahkan," pungkas Wahyudi.