BPS: Gaji 13 dan MBG Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen pada kuartal II 2026 secara tahunan (year on year), dan 3,73 persen secara kuartalan (quarter to quarter). Salah satu pendorong utamanya adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh signifikan, didorong oleh realisasi belanja pegawai seperti gaji 13 dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, mengungkapkan bahwa konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, serta belanja barang dan jasa pemerintah.

"Terutama pada belanja gaji dan tunjangan ASN berupa gaji 13 serta peningkatan belanja barang dan jasa pemerintah. Jadi di kuartal II ini ada realisasi belanja pegawai, gaji 13 cair. Sementara kalau kita lihat dari belanja barang, tadi disampaikan di kuartal II ini belanja barang yang diserahkan ke masyarakat berupa program MBG jauh lebih besar dibandingkan dengan kuartal II tahun 2025," kata Edy dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Rabu (5/8).

Realisasi anggaran MBG memang mulai terlihat dampaknya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dirujuk BPS, realisasi program tersebut hingga Juni 2026 mencapai Rp 98,8 triliun, dengan penyerapan pada kuartal II sebesar Rp 44,7 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal II 2025 yang baru mencapai Rp 2,9 triliun.

"Realisasi belanja pemerintah ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi semakin besar realisasinya tentu akan berpengaruh. Karena setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah masuk ke dalam dunia usaha dan itu berputar dan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar Edy.

Selain MBG, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga turut menopang aktivitas investasi, khususnya di sektor konstruksi. BPS mencatat sektor konstruksi tumbuh 6,68 persen sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan KDMP.

Meski demikian, peningkatan permintaan kendaraan pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tidak lagi dipengaruhi pengadaan kendaraan untuk KDMP pada kuartal II. Menurut Edy, realisasi pengadaan tersebut telah tercatat pada kuartal I 2026.

"Pengadaan kendaraan untuk KDKMP sudah tercatat di Triwulan I-2026 karena memang realisasinya kan di Triwulan I-2026 sudah bagian dari KDKMP," katanya.

Edy menambahkan, pada kuartal II 2026 peningkatan investasi kendaraan lebih banyak didorong oleh naiknya penjualan kendaraan niaga seperti truk, bus, dan pikap, serta meningkatnya impor kapal tanker dan kapal laut.