Pemerintah Tunda Insentif Pajak Mobil Listrik, Baru Berlaku Sebulan Lagi

Peluncuran paket insentif pajak untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) resmi ditunda oleh pemerintah. Kebijakan yang sebelumnya dinanti pelaku industri dan konsumen itu baru akan berlaku satu bulan lagi dari jadwal yang direncanakan.

Penundaan dilakukan karena pemerintah masih menyempurnakan formulasi teknis, terutama menyangkut skema perhitungan insentif yang akan diterapkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, stimulus yang tengah disiapkan akan berbentuk fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian mobil listrik baru.

“Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Besaran insentif PPN DTP yang tengah dibahas, menurut Purbaya, berkisar antara 40 persen hingga maksimal 100 persen. Angka tersebut akan bergantung pada skema dan spesifikasi kendaraan yang akan dibeli. Namun, fasilitas ini dipastikan hanya berlaku untuk kendaraan listrik murni berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV), dan tidak mencakup kendaraan hybrid.

“PPN DTP itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya EV, bukan hybrid,” kata Purbaya.

Pemerintah berencana membedakan besaran insentif berdasarkan jenis teknologi baterai yang digunakan masing-masing produsen otomotif. Mobil listrik dengan baterai berbasis nikel diproyeksikan memperoleh insentif lebih besar dibandingkan kendaraan yang menggunakan baterai non-nikel, seperti Lithium Iron Phosphate (LFP). Perhitungan teknis skema tersebut saat ini tengah dimatangkan oleh Kementerian Perindustrian.

“Yang baterainya berbasis nikel dan non-nikel nanti beda skemanya. Menperin yang menghitung. Kenapa yang nikel subsidinya lebih besar, karena supaya nikel kita terpakai,” ujarnya.

Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat hilirisasi mineral kritis, khususnya nikel, sekaligus menjaga daya saing rantai pasok baterai kendaraan listrik nasional. Purbaya menilai Indonesia masih memiliki peluang besar menjadi pemain utama industri baterai global, terutama dengan dukungan cadangan nikel yang melimpah.

“Dulu saya baca di The Economist, katanya mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena China tidak pakai nikel. Sekarang kita balik, nikelnya kita pakai sehingga hilirisasi teknologi baterai tetap berjalan,” tuturnya.