Mari Elka Pangestu Desak Pembentukan Badan Khusus untuk Koordinasi Investasi Hijau

Di tengah upaya serius pemerintah mendorong ekonomi hijau, muncul usulan menarik dari Utusan Khusus Presiden, Mari Elka Pangestu. Ia mendorong pembentukan sebuah badan khusus yang fokus menangani Nilai Ekonomi Karbon dan investasi hijau. Menurutnya, langkah ini penting untuk menyatukan arah yang saat ini masih terpecah.

“Pada akhirnya dalam Perpres itu didesentralisasi ke masing-masing sektor,” ujar Mari dalam Prasasti Economic Forum 2026, Kamis lalu.

Ia menjelaskan, untuk menciptakan standar yang kredibel dan proyek investasi yang jelas dampaknya baik mitigasi maupun adaptasi diperlukan peta jalan dari tiap sektor. Tanpa itu, semuanya akan berjalan sendiri-sendiri.

Memang, koordinasi NEK dan dekarbonisasi saat ini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Cakupannya luas, meliputi Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, hingga Kelautan. Namun begitu, Mari merasa itu belum cukup. Peran industri dinilai krusial, begitu pula dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Keuangan yang mengatur kebijakan makro.

“Kita berusaha supaya terjadi koordinasi,” tegasnya.

“Model pertumbuhan hijau makro dari Bappenas dan Keuangan harus sinkron dengan model-model sektoral yang ada.”

Ia lalu memberi contoh. Investasi hijau di sektor energi, misalnya, sulit tergambarkan hanya lewat dokumen RUPTL PLN. Diperlukan pendalaman lebih lanjut dari pihak pelaku usaha. Inilah yang membuatnya yakin, perlu ada lembaga khusus yang mengurusi ini semua.

Selama ini, urusan besar seperti perubahan iklim hanya ditangani oleh satu eselon I di Kementerian LH, yakni Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. “Bayangkan, isu sebesar itu hanya dikelola oleh satu eselon satu di LH,” ungkap Mari.

Karena itulah, ia mendesak pembentukan sebuah badan entah nanti dinamakan Badan Karbon atau apa yang benar-benar dedicated. Tujuannya jelas: agar urusan dekarbonisasi dan geliat investasi hijau bisa terkoordinasi dengan baik dalam satu wadah yang diisi para ahli.

“Tidak bisa disambi,” pungkas Mari.

“Harus ada expert pengelola dari pemerintah. Bagaimana mengelola itu dengan private sector sehingga benar-benar terjadi investment yang kita perlukan.”