Di tengah upaya serius pemerintah mendorong ekonomi hijau, muncul usulan menarik dari Utusan Khusus Presiden, Mari Elka Pangestu. Ia mendorong pembentukan sebuah badan khusus yang fokus menangani Nilai Ekonomi Karbon dan investasi hijau. Menurutnya, langkah ini penting untuk menyatukan arah yang saat ini masih terpecah.
“Pada akhirnya dalam Perpres itu didesentralisasi ke masing-masing sektor,” ujar Mari dalam Prasasti Economic Forum 2026, Kamis lalu.
Ia menjelaskan, untuk menciptakan standar yang kredibel dan proyek investasi yang jelas dampaknya baik mitigasi maupun adaptasi diperlukan peta jalan dari tiap sektor. Tanpa itu, semuanya akan berjalan sendiri-sendiri.
Memang, koordinasi NEK dan dekarbonisasi saat ini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Cakupannya luas, meliputi Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, hingga Kelautan. Namun begitu, Mari merasa itu belum cukup. Peran industri dinilai krusial, begitu pula dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Keuangan yang mengatur kebijakan makro.
“Kita berusaha supaya terjadi koordinasi,” tegasnya.
“Model pertumbuhan hijau makro dari Bappenas dan Keuangan harus sinkron dengan model-model sektoral yang ada.”
Artikel Terkait
IHSG Terjun 1%, BEI Terpaksa Hentikan Perdagangan di Tengah Aksi Jual
OJK Targetkan Aturan Demutualisasi BEI Rampung Awal 2026
OJK Buka Kantor di BEI, Reformasi Pasar Modal Dikebut
CPO Tembus Level Tertinggi Tiga Bulan, Didorong Ekspor dan Persiapan Imlek